Bambang Haryo Sebut Sumatera Berpotensi Jadi Hub Maritim dan Industri Dunia

SURABAYA – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai Pulau Sumatera memiliki peluang besar berkembang menjadi pusat hub maritim dan industri internasional apabila pemerintah mampu membangun pelabuhan berstandar global di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I.

BHS mengatakan Indonesia memiliki keunggulan geografis dengan garis pantai sekitar 800 kilometer di jalur ALKI I. Keunggulan tersebut dinilai jauh lebih besar dibandingkan Singapura, Malaysia maupun Thailand yang selama ini justru lebih dominan dalam bisnis pelabuhan dan logistik internasional.

“Kalau kita melihat jumlah kapal yang lewat di ALKI I, ada sekitar 110 ribu kapal dengan mengangkut sekitar 100 juta kontainer per tahun. Ini merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan Indonesia,” katanya.

Menurut BHS, Indonesia selama ini belum memiliki pelabuhan internasional yang mampu menjadi pusat bongkar muat, pengisian bahan bakar, maupun perawatan kapal internasional. Akibatnya, banyak logistik Indonesia masih bergantung pada pelabuhan Singapura.

Ia mengusulkan pembangunan pelabuhan hub di Lhokseumawe dan Dumai karena memiliki potensi kedalaman laut yang memadai untuk melayani kapal-kapal berukuran besar. Kawasan tersebut juga harus diintegrasikan dengan pembangunan kawasan industri berbasis sumber daya alam Sumatera.

BHS menyebut Sumatera memiliki cadangan minyak, gas, batu bara, bijih besi, nikel, aluminium, hingga timah yang dapat menjadi modal utama berkembangnya kawasan industri nasional.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk menarik retribusi atas kapal yang melintasi ALKI I karena telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 maupun Deklarasi Djuanda.

Karena itu, menurut BHS, strategi yang paling realistis adalah membangun pelabuhan hub internasional, kawasan industri, serta mempercepat penyelesaian jalur Kereta Api Trans Sumatera yang masih menyisakan sekitar 1.200 kilometer. Ia optimistis langkah tersebut dapat direalisasikan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari penguatan sektor maritim dan industri nasional.