SIDOARJO – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti berkurangnya anggaran penanganan Lumpur Porong dari Rp227 miliar menjadi Rp169 miliar. Menurutnya, pemangkasan tersebut tidak boleh menghambat upaya perlindungan masyarakat yang hingga kini masih hidup berdampingan dengan ancaman luapan lumpur.
Pernyataan itu disampaikan BHS saat meninjau kawasan Lumpur Porong bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana dan jajaran Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Senin (13/7).
Dalam peninjauan tersebut, BHS melihat secara langsung kondisi kolam penampungan yang sempat mengalami luapan karena kapasitas lumpur telah melampaui batas.
“Lumpur sudah melebihi kapasitas dan sempat meluber. Kalau tidak segera ditangani, dampaknya bisa semakin besar,” katanya.
BHS menilai pemerintah harus segera mempercepat pembuangan air lumpur menuju Sungai Porong untuk mengurangi tekanan pada kolam penampungan. Bersamaan dengan itu, penguatan tanggul harus menjadi prioritas utama agar mampu menahan potensi luapan berikutnya.
“Saya minta penanganan pembuangan lumpur ke sungai dipercepat, terutama airnya. Kemudian seluruh tanggul harus diperkuat,” ujarnya.
Selain infrastruktur, BHS meminta pemerintah segera membangun Early Warning System (EWS) sebagai sistem peringatan dini. Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi cepat apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat.
“Kita harus segera merealisasikan Early Warning System agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan jika terjadi kondisi darurat,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan adanya potensi penurunan permukaan tanah apabila kondisi air di area lumpur berubah secara signifikan. Oleh sebab itu, pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Kalau airnya habis, bisa terjadi penurunan tanah yang berdampak pada permukiman warga. Ini harus diantisipasi sejak sekarang,” katanya.
BHS kemudian menegaskan bahwa pengurangan anggaran tidak boleh mengurangi komitmen negara dalam menjamin keselamatan masyarakat.
“Keselamatan masyarakat tidak boleh dihitung dengan anggaran. Nyawa harus menjadi prioritas dan wajib dilindungi negara. Ini perlu menjadi perhatian Kementerian PU,” tegasnya.
Ia juga meminta BNPB bersama Basarnas membentuk posko siaga, menyiapkan jalur evakuasi, menetapkan titik kumpul, serta menggelar latihan penanggulangan bencana secara rutin agar masyarakat siap menghadapi berbagai kemungkinan.
Di sisi lain, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana berharap pemerintah pusat segera merealisasikan berbagai langkah penanganan sehingga tragedi Lumpur Porong yang telah berlangsung hampir dua dekade tidak kembali menimbulkan dampak lebih luas. Sementara PPLS menyatakan Rencana Penanggulangan Darurat telah selesai disusun dan akan menjadi pedoman koordinasi antarinstansi setelah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini