Banyuwangi – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendorong percepatan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Hal itu disampaikan usai menginisiasi rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan transportasi, Sabtu (11/7).
Menurut BHS, solusi yang disepakati difokuskan pada langkah jangka pendek agar kemacetan tidak terus berulang. Prioritas pertama adalah meningkatkan jumlah perjalanan kapal (trip) melalui optimalisasi sea time dan port time, sehingga waktu pelayaran dan waktu sandar menjadi lebih efisien.
“Semakin banyak trip yang dapat dilakukan kapal, maka kapasitas angkut juga meningkat sehingga antrean kendaraan dapat berkurang,” ujarnya.
Langkah kedua, lanjut BHS, adalah meningkatkan kapasitas daya muat dermaga dari sekitar 20–30 ton menjadi 50 ton sesuai usulan PT ASDP Indonesia Ferry bersama Pemerintah Provinsi. Menurutnya, hampir separuh pengguna lintasan Ketapang–Gilimanuk merupakan kendaraan logistik sehingga peningkatan kapasitas dermaga akan mempercepat distribusi barang.
Selain itu, BHS juga menilai penambahan satu dermaga di Gilimanuk perlu segera direalisasikan agar jumlah dermaga di kedua sisi pelabuhan menjadi seimbang. Dengan bertambahnya fasilitas sandar, kapal yang selama ini belum dapat beroperasi akibat keterbatasan dermaga dapat kembali melayani penyeberangan.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp17 miliar untuk memperbaiki Dermaga Bulusan Dolphin, sehingga fasilitas tersebut dapat kembali digunakan.
Tak hanya itu, penyambungan dermaga plengsengan di Ketapang juga dinilai mampu meningkatkan kapasitas sandar dari tiga menjadi empat kapal secara bersamaan, yang diperkirakan menambah kapasitas angkut hingga sekitar 30 persen.
BHS menambahkan, hasil rapat koordinasi akan diteruskan kepada pemerintah dan Komisi V DPR RI sebagai bahan percepatan pelaksanaan program.
“Harapan kami seluruh hasil pembahasan ini dapat segera direalisasikan demi kelancaran transportasi, logistik, industri, dan pariwisata, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo,” kata BHS.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini