Publikasiterkini° Surabaya _ Insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa sekitar 200 siswa di Surabaya memicu reaksi keras dari kalangan legislatif. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ais Shafiyah Asfar, yang akrab disapa Ning Ais, menegaskan bahwa standar higienitas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa ditawar lagi.
Peristiwa yang menyebabkan ratusan siswa mengalami gejala mual hingga muntah tersebut dinilai sebagai alarm keras bagi pemerintah kota dan penyedia layanan konsumsi sekolah.
Keamanan Pangan Bukan Sekadar Teknis
Menurut Ning Ais, program pemenuhan gizi anak adalah inisiatif yang mulia, namun pelaksanaannya harus dibarengi dengan protokol keamanan pangan yang sangat ketat.
“Program pemenuhan gizi anak harus dibarengi dengan standar keamanan pangan yang benar-benar ketat. Jangan sampai tujuan baik justru berubah menjadi ancaman bagi kesehatan anak-anak,” ujar Ning Ais, Senin (11/5/2026).
Ia menekankan bahwa kasus ini tidak boleh dianggap sebagai kendala teknis biasa. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari pemilihan bahan baku hingga metode distribusi.
Desak Investigasi Transparan dan Uji Lab
Politisi muda ini meminta agar penyebab pasti keracunan segera diungkap melalui uji laboratorium yang transparan. Jika ditemukan adanya kelalaian pada menu olahan tertentu, hasil investigasi harus dibuka kepada publik demi akuntabilitas.
Poin-poin desakan Ning Ais terkait insiden ini antara lain:
- Audit Berkala: Melakukan pemeriksaan rutin terhadap dapur penyedia makanan (vendor).
- Investigasi Lab: Memastikan penyebab utama keracunan melalui pemeriksaan medis dan saintifik.
- Pelatihan Petugas: Memperkuat pemahaman keamanan pangan bagi para petugas pengolah makanan.
- Mekanisme Respons Cepat: Membangun sistem pelaporan dini jika ditemukan indikasi makanan tidak layak konsumsi di sekolah.
Keselamatan Siswa Harga Mati
Ning Ais juga menyoroti pentingnya evaluasi objektif terhadap vendor atau penyedia makanan. Baginya, pemerintah daerah harus berani mengambil tindakan tegas jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur operasional standar (SOP).
“Kepercayaan masyarakat hanya bisa dijaga kalau pemerintah dan pihak pelaksana berani terbuka, melakukan evaluasi menyeluruh, dan mengambil tindakan tegas jika ada kelalaian,” tegasnya.
Ia berharap perbaikan sistem ini dilakukan segera agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai tujuannya tanpa dihantui rasa was-was oleh para orang tua siswa.
(Basri)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini