Surabaya — Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti ancaman pendangkalan Selat Madura akibat sedimentasi lumpur Lapindo yang dinilai berpotensi mengganggu jalur pelayaran dan pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur.
Bambang Haryo meminta Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Pekerjaan Umum RI segera melakukan langkah penanganan sebelum dampaknya semakin meluas.
Menurut dia, sedimentasi lumpur yang berasal dari aliran Kali Porong kini mulai memengaruhi kawasan pesisir Surabaya hingga Selat Madura yang menjadi salah satu jalur penting transportasi laut nasional.
“Selat Madura banyak digunakan untuk jalur kapal menuju Indonesia Timur. Kalau terjadi pendangkalan, tentu bisa mengganggu kelancaran arus lalu lintas laut dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah timur Indonesia,” kata Bambang Haryo.
Ia menjelaskan, dampak sedimentasi juga terlihat di kawasan Pantai Kenjeran Surabaya yang mengalami pendangkalan lumpur hingga sekitar 1,5 meter.
Menurut Bambang Haryo, kondisi tersebut menyebabkan penurunan kualitas kawasan wisata pesisir yang sebelumnya menjadi salah satu ikon wisata Kota Surabaya.
“Pendangkalan ini merusak kondisi Pantai Kenjeran yang dulu menjadi salah satu andalan wisata Kota Surabaya,” ujarnya.
Untuk memastikan sumber sedimentasi, Bambang Haryo mengaku telah melakukan kajian laboratorium bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Hasil kajian menunjukkan adanya kesamaan komposisi antara endapan lumpur di pesisir Surabaya dengan lumpur Lapindo yang dibuang melalui Kali Porong.
“Saya mencoba melakukan kajian sedimen endapan ke laboratorium ITS dan ternyata komposisi endapan sama persis dengan endapan lumpur Lapindo,” katanya.
Menurut Bambang Haryo, kondisi tersebut harus menjadi perhatian lintas kementerian karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyentuh sektor pelayaran, pariwisata, hingga perikanan.
Ia meminta Kementerian Perhubungan segera melakukan kajian teknis terkait keselamatan jalur laut di Selat Madura, sementara Kementerian PU diminta mengambil tanggung jawab dalam pengendalian dampak sedimentasi.
Selain itu, Bambang Haryo juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
mengevaluasi dampak sedimentasi terhadap hasil tangkapan nelayan di wilayah pesisir Jawa Timur.
Menurut dia, para nelayan mulai merasakan penurunan hasil tangkapan akibat perubahan kondisi perairan yang dipicu endapan lumpur.
“Sudah seharusnya Kementerian Perhubungan melakukan kajian sekaligus mendesak Kementerian PU dan KKP agar persoalan ini segera ditangani karena dampaknya sudah dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini