Pemkot Surabaya Buka Aduan Premanisme dan Sengketa Tanah Lewat Hotline 112

Publikasiterkini.com° Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya membuka akses pengaduan bagi warga yang menjadi korban atau menyaksikan praktik premanisme maupun menghadapi sengketa tanah. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa masyarakat dapat langsung melapor melalui hotline darurat 112.

Eri menjelaskan, untuk sementara waktu hotline 112 akan difokuskan pada dua jenis aduan utama, yakni laporan aksi premanisme yang ditangani Satgas Anti Preman, serta laporan sengketa tanah yang akan dikelola Satgas Reformasi Agraria.

“Sambil kita menyiapkan hotline khusus, warga bisa langsung melapor ke posko aduan fisik di Pemkot dan juga bisa lapor ke 112,” ujar Eri Cahyadi, Jumat (2/1/2026).

Saat ini, layanan aduan tatap muka baru tersedia di satu lokasi, yakni di Jalan Sedap Malam, tepat di samping Gedung Inspektorat Pemkot Surabaya. Namun, Eri memastikan ke depan Pemkot akan memperluas jangkauan layanan dengan membuka posko pengaduan di lima wilayah kota.

“Insya Allah kita sedang mencari tempat. Nanti kita sediakan di lima wilayah, mulai Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Timur, dan Surabaya Barat,” ungkapnya.

Dalam penanganan sengketa tanah, Pemkot Surabaya membentuk Satgas Reformasi Agraria yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Satgas ini menggabungkan unsur Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan, Kepolisian, dan Pemkot Surabaya guna mempercepat penyelesaian konflik agraria di setiap wilayah.

“Tujuannya agar pelaksanaan dan penyelesaian setiap permasalahan di masing-masing wilayah bisa lebih cepat. Itu yang kita lakukan hari ini,” tegas Eri.

Sementara itu, Satgas Anti Preman akan bertindak tegas terhadap berbagai bentuk intimidasi di lapangan. Salah satu perhatian utama adalah pengawasan parkir non-tunai. Eri menegaskan, petugas parkir resmi yang menolak pembayaran non-tunai atau melakukan intimidasi terhadap warga akan langsung ditindak.

“Kalau warga Surabaya membayar non-tunai lalu ada petugas yang menolak atau melakukan intimidasi, tolong laporkan ke Satgas Anti Preman. Langsung kita ambil, kita ganti, kita copot,” pungkasnya. (bj)

(Redaksi)