Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong adanya pembagian fungsi yang lebih jelas antara aspek teknis dan manajerial pada lembaga media publik nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama jajaran LPP RRI, LPP TVRI, dan LKBN Antara, Selasa (13/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Bambang Haryo Soekartono atau BHS menilai pola pembagian fungsi pengawasan dapat diterapkan seperti model yang selama ini dijalankan pada PT Pelindo antara Komisi V dan Komisi VI DPR RI. Menurutnya, pola tersebut dapat memperjelas koordinasi serta memperkuat efektivitas pengawasan terhadap lembaga penyiaran publik.
“Saya mengusulkan agar mitra kerja Komisi VII di bidang media pemberitaan memiliki pembagian fungsi yang lebih jelas antara aspek teknis dan manajerial, sebagaimana pola yang diterapkan pada Pelindo antara Komisi V dan Komisi VI DPR RI. Secara teknis sebagai mitra Komisi V, namun secara manajemen di Komisi VI,” ujar Bambang.
RDP tersebut dihadiri Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan Pelaksana Tugas Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Dalam forum itu, Bambang menilai media publik memiliki peran strategis dalam mendukung penyebaran informasi nasional sekaligus memperkuat komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat.
Selain menyoroti tata kelola media publik, BHS juga menekankan pentingnya strategi promosi menjelang penyelenggaraan Piala Dunia yang akan disiarkan TVRI. Ia menilai momentum tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat peran media publik dalam menjangkau masyarakat secara luas.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung promosi siaran Piala Dunia melalui jaringan usaha masyarakat yang tersebar di berbagai daerah. Ia menyebut terdapat sekitar 461 ribu coffee shop, 2,5 juta restoran, 4,7 ribu hotel berbintang, dan 34,7 ribu hotel non-bintang yang dapat dilibatkan dalam kampanye promosi.
“Dengan potensi sekitar 461 ribu coffee shop, 2,5 juta restoran, 4,7 ribu hotel berbintang, serta 34,7 ribu hotel non-bintang di Indonesia, saya mempertanyakan sejauh mana kolaborasi promosi telah dilakukan dan dapat diberdayakan juga mereka masing-masing untuk memasang spanduk,” katanya.
BHS menilai promosi yang dilakukan secara kolaboratif akan membuat penyebaran informasi kepada masyarakat menjadi lebih masif dan efektif. Ia menyebut langkah tersebut dapat dilakukan dalam waktu singkat apabila dikoordinasikan secara baik antara media publik dan pelaku usaha.
Selain sektor usaha, Bambang juga mengusulkan perluasan promosi melalui moda transportasi publik seperti kereta api, kapal penumpang, hingga transportasi udara. Menurutnya, media promosi di ruang publik akan membantu meningkatkan jangkauan informasi kepada masyarakat di berbagai daerah.
Ia berharap momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperkuat eksistensi media publik nasional. Dengan strategi promosi yang tepat, TVRI dan media publik lainnya dinilai dapat meningkatkan kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperluas jangkauan siaran nasional.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini