Bangkalan – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong adanya reformasi kebijakan fiskal untuk mendukung industri galangan kapal nasional yang tengah menghadapi tekanan berat akibat dinamika global.
Hal ini disampaikan BHS saat melakukan kunjungan ke PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia di Bangkalan, Madura, Sabtu (2/5/2026). Ia menilai sektor ini memiliki potensi besar, namun membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat agar dapat terus berkembang.
Dalam peninjauan tersebut, BHS mengapresiasi kemampuan produksi perusahaan yang dinilai sangat efisien. Kapal penumpang berukuran 68 meter dapat diselesaikan dalam waktu 8 hingga 9 bulan, sementara kapal berukuran 83 meter selesai dalam waktu sekitar satu tahun.
“Ini bukti bahwa industri dalam negeri sudah sangat mumpuni,” ujarnya.
Namun, ia menilai potensi tersebut terancam oleh beban pajak yang dinilai kurang kompetitif. Saat ini, industri galangan kapal masih dikenakan PPh Badan sebesar 22 persen.
Menurut BHS, skema tersebut perlu diubah menjadi pajak final sebesar 1,2 persen agar lebih memberikan kepastian dan mendorong investasi.
Ia menjelaskan bahwa sistem pajak final akan mengurangi potensi konflik antara pelaku usaha dan otoritas pajak, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Selain itu, ia juga mengingatkan adanya dampak lanjutan jika biaya produksi terus meningkat. Kenaikan tersebut berpotensi memengaruhi tarif transportasi laut yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat.
“Efeknya akan sampai ke masyarakat luas, terutama dalam bentuk kenaikan harga logistik dan tiket,” katanya.
BHS menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan industri galangan kapal nasional, mengingat perannya yang vital dalam mendukung sektor transportasi laut dan perekonomian nasional.
Ia berharap dengan kebijakan yang tepat, industri galangan kapal Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi pemain utama di pasar global.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini