Publikasiterkini.com // Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kehadiran aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban, bukan membatasi kebebasan berpendapat masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sigit melalui sambutan video dalam dialog publik bertema “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum” yang digelar di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).
Dialog tersebut menghadirkan sejumlah tokoh, antara lain akademisi Franz Magnis Suseno, pengamat politik Rocky Gerung, Direktur Amnesty International Usman Hamid, anggota Kompolnas Choriul Anam, serta perwakilan KontraS Dimas Bagus.
“Kehadiran Polri bukan untuk membatasi, melainkan untuk menjamin agar kegiatan tersebut dapat dijalankan secara aman, tertib, dan tidak mengganggu hak warga negara lainnya,” ujar Sigit.
Ia menekankan, Polri saat ini mengedepankan pendekatan pelayanan dan humanis dalam pengamanan demonstrasi. Aparat juga mendorong adanya ruang dialog antara pendemo dengan pemangku kepentingan terkait.
“Pendekatan ini menempatkan dialog dan komunikasi bersama stakeholder terkait untuk mau bersama-sama mendengarkan aspirasi yang disampaikan,” jelasnya.
Namun, Sigit mengingatkan adanya potensi penyusupan kelompok tertentu yang dapat memicu kericuhan. “Realita dinamika di lapangan menunjukkan bahwa beberapa kegiatan penyampaian pendapat tidak hanya diikuti oleh pengunjuk rasa, tetapi juga ditumpangi oleh perusuh. Hal ini membuat kegiatan bergeser menjadi tindakan kontraproduktif yang berdampak pada anarkis, kerusuhan, hingga korban jiwa,” ucapnya.
Kapolri memastikan, jajarannya akan bertindak sesuai prosedur demi meminimalkan dampak kericuhan sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). “Dalam menghadapi situasi tersebut, Polri hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat lain yang terganggu dengan tetap menjunjung tinggi HAM. Polri telah memiliki serangkaian SOP dalam penanganan unjuk rasa,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, Sigit berharap muncul gagasan konstruktif untuk meningkatkan profesionalisme Polri dalam penanganan aksi massa, sekaligus menjaga ruang demokrasi.
“Semoga forum diskusi ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan gagasan-gagasan konstruktif guna mewujudkan Polri yang lebih profesional, dekat dengan masyarakat, serta adaptif dalam memelihara stabilitas kamtibmas negeri,” ujarnya.
“Khususnya dalam menjaga dan mewujudkan ruang demokrasi yang menjadi hak warga negara, sehingga suara kritis dapat terus disampaikan dalam rangka check and balances sebagai alat kontrol,” tambahnya.
Sambasri
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini