Publikasiterkini.com° Sidoarjo _ Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak pemerintah untuk segera mempercepat penanganan lumpur Lapindo setelah muncul rembesan di sisi barat tanggul penahan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu infrastruktur transportasi nasional.
BHS menegaskan, rembesan lumpur yang muncul di kawasan tanggul harus segera ditangani mengingat lokasinya berada di sekitar jalur strategis nasional, termasuk jalan arteri dan rel kereta api.
“Kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu jalur transportasi nasional, termasuk jalan arteri dan rel kereta api,” ujar BHS sebagaimana dilansir beritajatim, pada Selasa (14/7/2026).
Ia meminta pemerintah mempercepat proses pembuangan air lumpur ke Sungai Porong sekaligus memperkuat seluruh tanggul penahan yang berada di titik-titik rawan. Selain itu, BHS juga mendorong pemasangan early warning system atau sistem peringatan dini sebagai langkah mitigasi untuk melindungi masyarakat apabila terjadi kondisi darurat.
Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikalahkan oleh pertimbangan efisiensi anggaran.
“Keselamatan publik tidak bisa ditawar. Untuk melindungi nyawa masyarakat tidak boleh ada hitung-hitungan anggaran. Early warning system harus segera dipasang dan seluruh tanggul harus diperkuat,” tegasnya.
BHS juga menyoroti berkurangnya anggaran penanganan lumpur yang disebut turun dari Rp227 miliar menjadi Rp169 miliar. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengevaluasi kebijakan tersebut apabila pengurangan anggaran berdampak terhadap upaya pengendalian lumpur maupun perlindungan masyarakat.
“Kalau pengurangan anggaran menghambat pembuangan lumpur, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan keselamatan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengapresiasi perhatian DPR RI terhadap persoalan lumpur Lapindo yang hingga kini masih menyisakan risiko bagi warga sekitar. Ia berharap langkah penanganan dapat segera direalisasikan agar masyarakat tidak kembali menghadapi dampak seperti bencana yang terjadi sekitar dua dekade lalu.
“Kami berharap solusi segera dijalankan, agar warga Sidoarjo benar-benar merasa aman,” ujar Mimik.
Di sisi lain, Ketua Tim Perencanaan Teknis Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Firman, mengungkapkan bahwa kawasan tanggul mengalami penurunan muka tanah rata-rata sekitar 0,5 meter per tahun, meski besarannya berbeda di setiap titik.
Ia menyebut salah satu titik dengan tingkat kerawanan tinggi berada di P10D, lokasi munculnya rembesan lumpur yang terjadi baru-baru ini.
Kondisi tersebut dinilai semakin memperkuat pentingnya pemantauan serta penanganan tanggul secara berkelanjutan. BHS pun kembali mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu kondisi semakin memburuk sebelum mengambil tindakan.
“Pemerintah harus bergerak cepat dan memastikan seluruh titik rawan ditangani. Jangan menunggu kondisi darurat baru kemudian mengambil tindakan, karena yang dipertaruhkan adalah keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
(Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini