JAKARTA – Upaya mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional. Dalam forum tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menekankan pentingnya kebijakan insentif serta penguatan ekosistem distribusi film agar industri ini semakin berkembang dan kompetitif.
Menurutnya, RDPU bersama asosiasi perfilman menjadi momentum penting untuk menampung aspirasi para pelaku usaha, khususnya terkait hambatan yang selama ini dihadapi industri film nasional. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah kebutuhan insentif, terutama di bidang perpajakan dan dukungan kebijakan lainnya.
“Saya hadir dalam RDPU Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama asosiasi untuk mengakomodir para pengusaha perfilman, khususnya terkait insentif yang mereka butuhkan, mulai dari perpajakan hingga kebijakan pendukung lainnya,” ujar Bambang Haryo.
Ia menilai, insentif tersebut sangat diperlukan guna meningkatkan daya saing industri film Indonesia di tengah persaingan global. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai, pelaku industri akan kesulitan untuk berkembang, baik dari sisi produksi maupun distribusi.
Selain persoalan insentif, BHS juga mendorong agar industri perfilman lebih banyak mengangkat cerita-cerita asli Indonesia yang pernah populer di masanya. Ia mencontohkan karakter Wiro Sableng sebagai salah satu ikon lokal yang memiliki potensi besar untuk diangkat kembali ke layar lebar dengan pendekatan yang lebih modern.
Menurutnya, penguatan konten lokal tidak hanya penting untuk menjaga identitas budaya, tetapi juga dapat menjadi nilai jual yang kuat di pasar internasional. Dengan cerita yang khas dan berakar dari budaya Indonesia, film nasional diharapkan mampu menarik minat penonton yang lebih luas.
Di sisi lain, Bambang Haryo juga menyoroti aspek aksesibilitas masyarakat terhadap bioskop. Ia menilai, pengelola bioskop perlu menghadirkan strategi yang lebih inklusif, salah satunya dengan menyediakan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat luas.
“Bioskop harus memberikan daya tarik yang lebih, termasuk dari sisi harga makanan yang bisa dijangkau masyarakat kecil, sehingga semua kalangan dapat menikmati hiburan film di bioskop,” katanya.
Ia berharap, sinergi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri dapat terus diperkuat agar industri perfilman nasional tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga mampu menjadi sarana edukasi dan promosi budaya Indonesia ke dunia internasional.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini