Budi Leksono: Direksi Perumda KBS Harus Punya Kompetensi Konservasi Satwa

Publikasi-terkini° Surabaya _ Bergulirnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengubah status Kebun Binatang Surabaya (KBS) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dari sebelumnya Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS), membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan satwa dan manajemen lembaga tersebut.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, menyatakan bahwa perubahan regulasi bukan menjadi persoalan selama dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, baik mekanisme penunjukan maupun lelang jabatan untuk mengisi jajaran direksi KBS sah dilakukan, selama mampu membawa perbaikan nyata bagi lembaga konservasi tersebut.

“Hal yang terpenting dari proses pengisian jabatan jajaran direksi itu yakni harus profesional, memiliki kemampuan manajerial yang baik serta memahami regulasi dan ilmu konservasi satwa, sekaligus menjaga kesejahteraan satwa maupun SDM yang terlibat dalam sistem manajemen KBS,” tegas politisi yang akrab disapa Buleks itu, Jumat (27/2/2026).

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Surabaya tersebut menambahkan, proses yang dijalankan dengan baik akan berdampak langsung pada kemajuan KBS sebagai salah satu ikon Kota Surabaya.

“KBS ini kan salah satu ikon kota Surabaya, jangan sampai ikon Surabaya hanya begitu-begitu saja alias tidak ada perkembangannya,” ujarnya, sebagaimana dilansir jurnalberita.

Komisi B DPRD Surabaya, lanjutnya, terus mendorong langkah perbaikan, termasuk penyesuaian tarif masuk KBS, peningkatan kesejahteraan satwa, serta optimalisasi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menegaskan, direksi yang terpilih nantinya harus mampu melakukan lompatan pencapaian target, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelola, serta memberikan kontribusi nyata bagi keuangan daerah.

“Pengelolaan KBS harus bertumpu pada profesionalisme, peningkatan kualitas pelayanan, serta kontribusi nyata bagi Kota Surabaya,” pungkasnya.

(Redaksi)