Menu

Efektivitas Parkir Non-Tunai di Surabaya, Pakar ITS: Antara Tangan Besi Pemkot dan Tantangan Jukir Nakal

Februari 4, 2026

Publikasi-terkini.com° SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah gencar menerapkan kebijakan pembayaran parkir tepi jalan umum (TJU) secara non-tunai (digital) menggunakan QRIS maupun uang elektronik (E-Money).

Langkah ini digadang-gadang sebagai solusi ampuh untuk menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Namun, efektivitas kebijakan ini dipertanyakan mengingat masih maraknya praktik juru parkir (jukir) nakal atau curang dan keberadaan jukir liar di berbagai titik kota.

Pakar Perencanaan dan Tata Ruang Wilayah Kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ir Putu Rudy Setiawan, MSc, menilai bahwa kebijakan ini pada dasarnya adalah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini akan berhadapan langsung dengan mentalitas oknum jukir.

Menurut Putu, sasaran utama kebijakan ini adalah menertibkan jukir formal (resmi) yang selama ini melakukan kecurangan. Kecurangan inilah yang menjadi sumber utama kebocoran retribusi.

“Persoalan ini harus dihadapi Dinas Perhubungan atau Pemkot Surabaya. Selama belasan atau puluhan tahun, parkir TJU di Surabaya tidak pernah ditata secara profesional. Maka, pemerintah kota harus menggunakan ‘tangan besi’ untuk menertibkan jukir formal yang curang tersebut,” tegas Putu Rudy diwawancarai Memorandum.

Baca Juga :  Semangat 'Polisi Bersama Masyarakat: Polda Jatim Dirikan Posko Karhutla dan Distribusikan Air Bersih di Pasuruan

Ia menambahkan bahwa penerapan sistem non-tunai secara tegas memang berpotensi meningkatkan PAD secara signifikan, namun proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena harus mengubah kultur yang sudah mengakar.

“Jadi menurut saya ada dua hal, parkir formal tadi pemerintah kota harus melaksanakan sistem pembayaran secara non tunai ini secara tegas dan itu butuh waktu ya karena masih banyak jukir jukir yang curang,” paparnya.

Lebih jauh, Rudy menyoroti bahwa digitalisasi pembayaran parkir hanyalah satu sisi mata uang. Jika pun masalah parkir formal terselesaikan, Surabaya masih memiliki pekerjaan rumah besar terkait jukir liar dan lokasi parkir informal.

“Apakah masalah parkir selesai dengan non-tunai? Tentunya tidak. Masalah ini sudah endemik,” ujarnya.

 

Sofi h

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini

dark_mode