Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa urusan sandang tidak boleh dipandang sekadar sebagai aktivitas bisnis semata. Menurutnya, industri pakaian nasional memiliki dimensi konstitusional karena berkaitan langsung dengan kewajiban negara dalam menjamin kebutuhan dasar seluruh warga negara.
Bambang menyampaikan bahwa konstitusi telah mengamanatkan secara jelas tanggung jawab negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks tersebut, sandang memiliki posisi penting sejajar dengan pangan dan papan.
“Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar manusia, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin,” ujar Bambang, Dilansir Senin (19/1)
Ia menekankan bahwa sandang bukan sekadar kebutuhan pelengkap, melainkan elemen mendasar yang menentukan kelayakan hidup dan martabat manusia. Oleh karena itu, negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pemenuhan sandang kepada mekanisme pasar.
“Sandang ini sangat penting sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara, sesuai Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945,” kata politisi yang akrab disapa BHS tersebut.
Bambang juga menyoroti kebijakan pembubaran BUMN sandang pada era pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut pembubaran Industri Sandang Nusantara (ISN), yang berdiri sejak 1961 dan dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020, sebagai langkah yang patut dievaluasi kembali.
Menurutnya, keberadaan BUMN sandang justru dibutuhkan untuk menjaga kepentingan publik, bukan untuk menyaingi atau mematikan industri swasta.
“BUMN Sandang seharusnya tetap ada dan dijamin hidup oleh negara. Pembubaran ISN dan pelelangan asetnya sangat disayangkan, karena jaminan sandang ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia,” tegas Bambang dari Fraksi Partai Gerindra.
Ia menjelaskan, BUMN sandang memiliki peran strategis sebagai stabilisator industri tekstil nasional. Dengan kehadiran negara, potensi praktik kartelisasi di sektor sandang dapat dicegah, sekaligus menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar.
“BUMN dapat menjaga harga tetap terjangkau, memastikan kualitas produk, dan menjadi penyeimbang agar pasar tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kepentingan tertentu,” jelasnya.
Bambang menambahkan, tanpa kehadiran BUMN, harga produk sandang berpotensi melambung dan kualitas sulit dikendalikan karena tidak ada pembanding yang kuat di pasar.
“BUMN Sandang harus menjadi stabilisator harga dan kualitas, agar harga di pasar tidak melambung karena ada BUMN sebagai pesaing,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menyambut positif komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun kembali industri sandang nasional. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah korektif atas kebijakan masa lalu.
“Ini tindakan kemanusiaan yang sangat baik. Jangan sampai kesalahan menutup industri sandang itu terulang kembali,” katanya.
Dari sisi ekonomi, Bambang juga menilai target pemerintah meningkatkan nilai ekspor industri sandang dari 4 miliar dolar AS menjadi 40 miliar dolar AS dalam 10 tahun ke depan sebagai target yang rasional.
“Ini reasonable jika disertai keseriusan dan inovasi tinggi, sehingga industri sandang kita mampu bersaing di pasar global,” ucapnya.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya penguatan bahan baku dalam negeri. Ketergantungan impor bahan baku, terutama dari China, yang saat ini masih mencapai 60 hingga 90 persen, dinilai menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.
“Jika kapas dan industri hulu bisa dipenuhi dari dalam negeri, impor bisa ditekan drastis dengan dukungan industri swasta yang inovatif,” beber Bambang.
Selain industri manufaktur, Bambang juga mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif untuk menciptakan produk sandang yang memiliki keunikan dan nilai tambah tinggi.
“Anggaran ekonomi kreatif masih sangat kecil. Padahal, sektor ini bisa melahirkan produk spesifik yang tidak ada padanannya di dunia dan diminati pasar luar negeri,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Bambang mengajak masyarakat untuk mendukung kebangkitan industri sandang nasional dengan lebih mencintai dan menggunakan produk buatan dalam negeri.
“Yang naik bukan hanya ekspor, tapi juga konsumsi dalam negeri. Masyarakat harus bangga dan menggunakan produk sandang nasional,” pungkasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini