Pemkot Surabaya Perketat Operasional Suroboyo Bus dan Wira-Wiri, Perangi Pungli Tanpa Kompromi

Publikasiterkini.com° Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memperketat pengawasan dan operasional moda transportasi publik milik daerah, yakni Suroboyo Bus dan Wira-Wiri. Langkah ini diambil menyusul adanya insiden dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum petugas angkutan beberapa waktu lalu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmen perang tanpa kompromi terhadap praktik pungli, sekaligus penguatan standar keselamatan serta etika pelayanan transportasi publik. (1/1)

“Masuk menjadi driver dan helper Suroboyo Bus maupun Wira-Wiri tidak dipungut biaya satu sen pun. Kalau ada yang meminta uang, laporkan. Tidak ada toleransi,” tegas Eri.

Penegasan tersebut disampaikan setelah terungkap kasus dugaan pungli terhadap seorang pengemudi ojek online yang dijanjikan menjadi driver Wira-Wiri dengan syarat membayar uang sebesar Rp8 juta. Kasus itu telah ditindaklanjuti Pemkot Surabaya dengan memberikan sanksi skorsing kepada pihak yang terlibat.

“Yang bersangkutan kami beri sanksi skorsing. Pertimbangan kemanusiaan tetap kami perhatikan, tetapi sanksi tetap dijalankan agar menjadi pelajaran dan tidak terulang,” jelasnya.

Eri memastikan, Pemkot Surabaya tidak akan ragu menjatuhkan sanksi lebih tegas apabila praktik serupa kembali terjadi. Ia juga menekankan bahwa pengawasan melekat menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja.

“Kalau ada pungli dan atasan langsung tidak melaporkan, maka sanksi juga berlaku bagi pejabat strukturalnya. Ini komitmen bersama,” ujarnya.

Selain penertiban pungli, Eri juga mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara, kedisiplinan berlalu lintas, serta sikap ramah terhadap penumpang.

“Jangan ugal-ugalan, jangan saling menyalip. Yang dibawa ini warga Surabaya, keselamatan adalah yang utama,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Surabaya akan memasang sistem penilaian kepuasan penumpang di seluruh armada Suroboyo Bus dan Wira-Wiri. Setiap aduan masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi, termasuk kemungkinan pergantian petugas jika ditemukan pelanggaran.

Tak hanya itu, seluruh driver dan helper diwajibkan menjalani tes urine secara berkala, baik bagi petugas baru maupun yang telah lama bertugas. Mereka juga diwajibkan menandatangani surat pernyataan disiplin.

“Kalau terbukti melanggar, termasuk berkendara ugal-ugalan atau penyalahgunaan wewenang, langsung kami hentikan dari layanan,” tegas Eri. (rs)

(Red)