Publikasiterkini.com° Probolinggo – Kebijakan belanja telepon genggam bernilai puluhan juta rupiah oleh RSUD Waluyo Jati Kraksaan menuai sorotan publik. Di tengah tekanan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, pengadaan tersebut dinilai tidak sejalan dengan skala prioritas rumah sakit daerah.
Berdasarkan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, RSUD Waluyo Jati menganggarkan 1 paket handphone penunjang layanan dengan nilai Rp23.150.000 pada Tahun Anggaran 2025. Sumber pembiayaan berasal dari dana Belanja Layanan Umum Daerah (BLUD).
Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan, dr. Hj. Yessy Rahmawati, menyatakan bahwa pengadaan handphone tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan konsultasi di dalam ruangan.
“Saya hubungi tim belum ada jawaban. Yang jelas ada beberapa pengadaan handphone yang sudah dibeli,” katanya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (22/12/2025).
Namun demikian, ketika dimintai penjelasan lebih detail terkait jumlah unit, spesifikasi, hingga indikator manfaat terhadap peningkatan kualitas layanan pasien, pihak direksi tidak memberikan keterangan lanjutan. Sikap tersebut memicu pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BLUD.
Kritik datang dari Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo, H. Luthfi Hamid. Ia menilai pengadaan handphone tidak memiliki hubungan langsung dengan peningkatan mutu layanan konsultasi medis.
“Kualitas layanan RSUD ditentukan oleh kecukupan alat kesehatan, tenaga medis, perawat, serta sistem manajemen yang profesional. Bukan otomatis meningkat hanya karena membeli handphone,” tegasnya.
Menurut Luthfi, belanja rumah sakit daerah semestinya difokuskan pada kebutuhan substansial yang berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan pasien. Ia menilai, tanpa penjelasan terbuka dan dasar kebutuhan yang jelas, belanja tersebut rawan dianggap pemborosan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari manajemen RSUD Waluyo Jati terkait urgensi dan indikator kinerja dari pengadaan tersebut. Publik pun mendorong adanya evaluasi dan pengawasan ketat agar penggunaan dana BLUD benar-benar berpihak pada peningkatan layanan kesehatan, bukan sekadar belanja penunjang yang minim dampak.
Awak media akan terus mengawal penggunaan anggaran publik demi memastikan transparansi dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
(Basri)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini