Surabaya — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengingatkan masyarakat akan ancaman perpecahan bangsa akibat maraknya informasi tidak benar di media sosial. Hal itu disampaikannya saat melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kota Surabaya, Rabu (17/12/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota DPR RI sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam sosialisasi tersebut, Bambang Haryo memaparkan pentingnya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Bambang Haryo, tantangan kebangsaan saat ini tidak hanya berasal dari faktor ekonomi atau politik, tetapi juga dari derasnya arus informasi digital yang tidak terkontrol.
“Era media sosial membuat informasi menyebar sangat cepat. Sayangnya, tidak semua informasi itu benar,” ujar pria yang akrab disapa BHS.
Ia menjelaskan bahwa berita bohong dan informasi yang tidak sesuai fakta dapat dengan mudah mempengaruhi opini publik dan menciptakan kegaduhan sosial.
“Berita-berita seperti ini bisa memecah belah bangsa jika tidak disikapi dengan pemahaman kebangsaan yang kuat,” katanya.
BHS mencontohkan penyebaran informasi terkait bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera. Menurutnya, informasi yang beredar di luar daerah terdampak sering kali tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Masyarakat bisa menjadi bimbang, bahkan curiga terhadap kinerja pemerintah. Padahal, upaya penanganan sudah dilakukan,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut berbahaya karena dapat menurunkan rasa saling percaya dan memperlemah persatuan nasional.
Oleh karena itu, Bambang Haryo menekankan pentingnya sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan secara berkelanjutan kepada seluruh elemen masyarakat.
“Empat pilar ini adalah tiang penyangga bangsa. Kalau ini dipahami dan dipegang teguh, bangsa kita tidak mudah diadu domba,” tegasnya.
Dalam kegiatan ini, akademisi FISIP Universitas Wijaya Kusuma, Basa Alim Tualeka, turut memberikan pandangan mengenai pentingnya komunikasi publik.
“Komunikasi adalah kunci. Tapi jika komunikasi dijadikan alat untuk kepentingan tertentu, itu sangat berbahaya,” katanya.
Ia menilai, persoalan kecil dapat menjadi besar jika komunikasi tidak dikelola dengan baik. Karena itu, pemerintah didorong untuk hadir secara aktif dalam menstabilkan informasi.
“Harus ada figur atau institusi yang menjadi corong utama pemerintah, yang menyampaikan informasi secara jujur dan menenangkan,” pungkas Basa Alim.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin kritis dalam menyaring informasi serta tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan sebagai perekat persatuan bangsa Indonesia.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini