Surabaya — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, melakukan kunjungan kerja ke SPPG Jemur Andayani, Surabaya, sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kunjungan tersebut, Bambang Haryo menyampaikan apresiasi sekaligus penegasan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap program strategis nasional itu.
BHS menyebut, SPPG Jemur Andayani menjadi contoh pelaksanaan MBG yang berjalan sesuai standar. Setiap hari, dapur ini melayani sekitar 4.000 penerima manfaat dari lebih enam sekolah. Operasional tersebut dinilai tertib dan transparan.
Selain manfaat gizi, Bambang Haryo menyoroti dampak ekonomi yang muncul. Sebanyak 47 tenaga kerja lokal terserap dalam operasional SPPG, dengan penghasilan rata-rata Rp2,9 juta per bulan. Kondisi ini, menurutnya, menjadi nilai tambah dari program MBG.
Ia juga mencatat meningkatnya kebutuhan bahan pangan di Jawa Timur, terutama ayam dan telur, yang melonjak hingga 50–100 persen akibat tingginya permintaan dari program MBG.
Dalam konteks nasional, Bambang Haryo mengungkapkan bahwa MBG saat ini melayani sekitar 50 juta penerima manfaat setiap hari. Sejak diluncurkan, sekitar 12 miliar porsi telah disalurkan kepada masyarakat.
“Dengan skala sebesar ini, tingkat kegagalan yang hanya sekitar 6.000 porsi di awal program sangat kecil,” ujarnya.
Meski demikian, Bambang Haryo mengingatkan agar seluruh pihak tidak lengah. Ia menekankan bahwa potensi penyimpangan tetap harus diantisipasi melalui pengawasan yang ketat.
“Kalau misalnya ada SPPG yang memang enggak benar, dan itu terbukti, ya harus proses, proses kepolisian. Tapi bukan kepolisian terus mempersulit SPPG-SPPG yang sudah bagus,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada komitmen pemilik, kepala SPPG, dan koordinator wilayah gizi dalam menjalankan standar pemerintah secara konsisten.
Sementara itu, Kepala SPPG Jemur Andayani, Samsudin Duka, menegaskan kesiapan pihaknya untuk terus menjaga transparansi.
“Kami sangat terbuka dengan siapapun, apalagi DPR RI datang langsung ingin mengetahui proses produksi. Program ini harus berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini