Aceh Tamiang – Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur I Fraksi Gerindra, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), kembali menegaskan komitmennya terhadap penguatan sistem kebencanaan nasional. Ia meminta pemerintah memastikan anggaran BNPB, Basarnas, BMKG, dan Coast Guard tidak dipangkas karena lembaga-lembaga tersebut memegang peran kunci dalam upaya penyelamatan masyarakat saat bencana melanda.
Menurut Bambang Haryo, meningkatnya intensitas banjir, longsor, gempa, hingga potensi tsunami mengharuskan negara memperkuat sistem mitigasi dan respons cepat. “Anggaran lembaga yang bertugas menyelamatkan masyarakat tidak boleh dikurangi. Justru harus ditambah agar penanganan bencana bisa lebih cepat dan tepat,” ujarnya.
Pada tahap pemulihan, BHS menekankan pentingnya percepatan perbaikan infrastruktur dasar, normalisasi sungai dan jalur air, serta pembangunan ulang rumah warga yang rusak. Ia juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program CSR agar proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal dan tidak hanya mengandalkan pemerintah.
BHS, yang juga merupakan alumni ITS Surabaya, menyampaikan bahwa seluruh wilayah rawan bencana harus berada di bawah koordinasi BNPB dengan dukungan sistem mitigasi yang komprehensif. Ia menekankan bahwa early warning system (EWS) wajib tersedia dan harus diuji secara berkala agar dapat berfungsi maksimal ketika bencana terjadi. “Begitu bencana terjadi, sistem peringatan harus langsung aktif dan memberi informasi ke masyarakat,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12)
Lebih lanjut, Bambang Haryo menyoroti lemahnya peralatan peringatan dini di banyak daerah. Minimnya sirine, sensor, dan perangkat pendeteksi lainnya membuat masyarakat tidak memiliki waktu cukup untuk mengantisipasi bahaya. “Jangan sampai seperti sekarang, sirine tidak ada, peringatan dini tidak berjalan, dan akhirnya korban menjadi banyak. BNPB harus menjadi garda terdepan penyelamatan nyawa,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia membutuhkan kesiapan yang lebih matang. Penguatan anggaran, kesiapsiagaan alat, serta koordinasi lintas lembaga adalah langkah wajib yang tidak bisa ditunda.
Dengan dorongan tersebut, Bambang Haryo berharap pemerintah mempercepat reformasi sistem mitigasi bencana dan memastikan masyarakat di seluruh Indonesia mendapatkan perlindungan maksimal.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini