Ratusan Guru Madrasah Swasta Gelar Aksi di Monas, Tuntut Revisi UU P3K

Publikasiterkini.com // Jakarta – Ratusan guru dari berbagai organisasi dan daerah menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis pagi (30/10/2025). Mereka menuntut pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Peserta aksi datang dari berbagai wilayah, seperti Cirebon, Pati, Banten, Tangerang, dan Tasikmalaya. Mereka tergabung dalam sejumlah organisasi guru, di antaranya Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), serta Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).

Dengan mengenakan seragam dan atribut khas seperti ikat kepala, bendera, serta membawa poster berisi tuntutan, para guru memadati sisi selatan Monas. Satu ruas Jalan Medan Merdeka Selatan yang ditutup aparat keamanan digunakan sebagai lokasi penyampaian aspirasi.

Secara bergantian, perwakilan organisasi berorasi dari atas mobil komando dengan menggunakan pengeras suara.

Perwakilan PGMM menyampaikan, para guru madrasah swasta menuntut kesempatan yang sama dengan guru negeri untuk diangkat menjadi pegawai P3K. Mereka juga mendesak pemerintah memberikan perlindungan profesi, pengakuan masa kerja, serta tunjangan yang layak bagi tenaga pendidik di madrasah swasta.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro menyampaikan, sebanyak 1.597 personel gabungan disiagakan guna mengamankan jalannya aksi dan menjaga ketertiban di sekitar Monas.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama (Kemenag) Thobib Al Asyhar mengatakan bahwa unjuk rasa para guru merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang wajar. Ia menegaskan, pemerintah akan menyerap aspirasi para guru madrasah swasta yang berada di bawah naungan Kemenag.

“Pemerintah melalui Kemenag saat ini masih berupaya menyelesaikan proses sertifikasi terhadap 600 ribu guru dari berbagai agama di seluruh Indonesia, dengan target rampung pada tahun 2026,” ujar Thobib.

(Red)