Menu

Skandal Pungli Lapas Blitar Meledak: Napi Korupsi Diperas Ratusan Juta, AMI Desak Kalapas Dicopot

April 27, 2026

Publikasiterkini° Surabaya _ Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Lapas Kelas IIB Blitar memicu perhatian publik. Narapidana kasus korupsi diduga diperas hingga Rp60 juta sampai Rp100 juta untuk memperoleh fasilitas kamar istimewa di dalam lapas.

Dua warga binaan berinisial GA dan IK disebut menjadi korban. Permintaan uang diduga dilakukan oleh oknum berinisial RJ dan W yang berada di lingkaran pengamanan lapas.

Ketegangan sempat terjadi di dalam lapas. Sejumlah warga binaan dilaporkan melakukan aksi protes terhadap petugas sebagai bentuk penolakan atas dugaan praktik tersebut.

Kepala Lapas Blitar, Iswandi, membenarkan adanya dugaan pungli tersebut. Ia menyatakan pihaknya telah membentuk tim pemeriksa internal dan melaporkan kasus ini ke Direktorat Pengamanan dan Intelijen (Dirpatnal) serta Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur.

“Warga binaan yang diduga menjadi korban sudah kami mintai keterangan tertulis. Hasil awal pemeriksaan juga telah kami laporkan,” ujarnya.

Selain itu, tim kepatuhan internal dari Kanwil Ditjenpas Jatim disebut telah turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan maupun pegawai.

Namun, langkah tersebut belum meredam kritik. Aliansi Madura Indonesia (AMI) melontarkan ultimatum keras. Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, S.E., S.H., menilai dugaan pungli dengan nominal besar mengindikasikan adanya praktik terstruktur.

Baca Juga :  Perkuat Integritas di Era Digital, AMI Gelar Seminar Nasional dan Halal Bihalal di Hotel Morazen

“Kalau terbukti, ini bukan pelanggaran kecil. Kalapas tidak bisa lepas tangan,” tegasnya.

AMI mendesak agar Kepala Lapas segera dicopot jika terbukti terlibat atau lalai dalam pengawasan. Mereka juga menuntut transparansi penuh dari pihak Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dalam mengungkap kasus ini.

“Kalau hanya staf yang dikorbankan sementara sistemnya dibiarkan, praktik seperti ini akan terus berulang,” pungkasnya.

AMI bahkan mengancam akan menggelar aksi jika penanganan kasus dinilai tidak transparan atau terkesan ditutup-tutupi.

 

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini

dark_mode