Publikasiterkini° Pekalongan _ Puluhan warga dan juru parkir melakukan aksi unjuk rasa di depan gerai Mie Gacoan, Jalan Imam Bonjol, Kota Pekalongan, Sabtu (11/4). Aksi tersebut dipicu oleh rencana manajemen yang akan menerapkan sistem parkir elektronik (e-parking) melalui pihak ketiga atau vendor eksternal.
Massa membentangkan spanduk penolakan di pintu masuk gerai sebagai simbol kekhawatiran akan hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal yang telah mengelola area parkir tersebut selama dua tahun terakhir.
Perwakilan juru parkir, Ari Susanto, menegaskan bahwa penolakan ini bukan didasari oleh resistensi terhadap teknologi, melainkan kekhawatiran akan marjinalisasi pekerja lokal.
”Warga khawatir keterlibatan vendor akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja lokal,” kata Ari.
Sistem bagi hasil dengan pihak ketiga dinilai berpotensi memangkas penghasilan para juru parkir. Juru parkir merasa kontribusi mereka dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pelanggan selama ini sering diabaikan dan hanya dinilai berdasarkan sentimen negatif di media sosial.
”Kami tidak keberatan dengan teknologi portal atau sistem elektronik, asalkan pengelolaannya tetap di tangan masyarakat sekitar, bukan diserahkan ke vendor,” tegas Ari.
Menanggapi tuntutan tersebut, Legal Manager Mie Gacoan, Zulkarnaen Akhmad Kurniawan, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari evaluasi operasional. Menurutnya, sistem lama masih ditemukan sejumlah pelanggaran yang perlu dibenahi.
”Perubahan sistem bertujuan agar tata kelola parkir lebih profesional dan terukur,” ujar Zulkarnaen.
Manajemen mengklaim telah menginstruksikan vendor untuk tetap menyerap tenaga kerja lokal.
“Fokus utama adalah perubahan sistem pengelolaan, bukan pemutusan hubungan kerja,” ungkapnya.
Meski telah dilakukan pertemuan antara perwakilan warga dan pihak manajemen, hingga berita ini diturunkan belum ada kesepakatan tertulis yang dicapai oleh kedua belah pihak.
Warga menyatakan akan tetap mengawal isu ini dan tidak menutup kemungkinan untuk kembali melakukan aksi damai jika aspirasi mereka mengenai pengelolaan mandiri tidak diakomodasi dalam skema baru tersebut.
Situasi di lokasi terpantau tertib, namun tensi antara kebutuhan profesionalisme perusahaan dan keberlangsungan ekonomi warga lokal masih menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan.
(Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini