Sidoarjo – Pelaku industri kecil dinilai membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah agar mampu bertahan dan berkembang di tengah tingginya biaya produksi. Salah satu bentuk dukungan yang diusulkan adalah pemberian insentif energi bagi usaha yang berada di kawasan industri kecil.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyampaikan hal tersebut saat meninjau Lingkungan Industri Kecil (LIK) di Sidoarjo. Ia menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk memperkuat sektor industri kecil sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, kawasan industri kecil tersebut memiliki luas sekitar 8 hektare dan saat ini dihuni oleh sekitar 130 pelaku usaha dari berbagai sektor. Aktivitas produksi yang berlangsung di kawasan itu tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.
Meski demikian, Bambang Haryo menilai para pelaku industri kecil masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait biaya operasional yang cukup tinggi. Pengeluaran untuk listrik, gas, dan bahan bakar minyak menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam kegiatan produksi.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih melalui kebijakan insentif energi yang dapat meringankan beban para pelaku usaha.
“Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada industri kecil yang berada di kawasan industri. Salah satunya melalui insentif energi seperti harga listrik, gas, dan BBM yang lebih murah agar mereka bisa berkembang,” ujarnya.
Selain itu, Bambang Haryo juga menilai konsep kawasan industri kecil di Sidoarjo memiliki keunggulan karena terintegrasi dengan fasilitas perbengkelan modern. Fasilitas tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas produksi sekaligus menjadi sarana pelatihan bagi tenaga kerja baru.
Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendidik tenaga kerja sekaligus membantu pembuatan peralatan produksi yang dibutuhkan oleh pelaku industri kecil di kawasan tersebut.
Di sisi lain, ia juga menyoroti persoalan yang dihadapi sebagian pelaku usaha yang kesulitan membayar biaya sewa lahan di kawasan industri tersebut. Untuk mengatasi hal itu, ia mendorong adanya dukungan dari pemerintah, termasuk akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Jika produksinya masih berjalan baik, para pelaku usaha bisa memanfaatkan program KUR. Pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan bisa menjadi solusi agar industri kecil tetap beroperasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Elok Syafrida, mengatakan pihaknya terus berupaya melayani kebutuhan produksi bagi pelaku industri kecil dan menengah meskipun peralatan yang tersedia masih terbatas.
Ia menyebutkan hingga saat ini berbagai layanan jasa produksi masih terus diberikan kepada pelaku usaha yang membutuhkan dukungan teknis.
“Sampai hari ini kami masih menerima berbagai jasa dari IKM industri. Walaupun mesin yang kami miliki terbatas, kami tetap berusaha semaksimal mungkin agar kebutuhan pelaku usaha bisa terpenuhi,” katanya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini