Menu

Pemkab Lumajang Bangun Infrastruktur Pengendali Lahar Semeru, Prioritaskan Keselamatan Jangka Panjang

Februari 8, 2026

Publikasi-terkini° Lumajang _ Pemerintah Kabupaten Lumajang membangun infrastruktur pengendali lahar Gunung Semeru sebagai langkah strategis untuk mempercepat mitigasi bencana dan melindungi keselamatan masyarakat di kawasan rawan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali lahar harus dipahami sebagai investasi keselamatan jangka panjang, bukan sekadar proyek fisik sesaat.

“Pembangunan infrastruktur pengendali lahar harus dipahami sebagai investasi keselamatan jangka panjang, bukan sekadar pembangunan fisik sesaat,” ujar Agus dalam keterangannya di Lumajang, Sabtu (7/2/2026).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Volcanic Disaster Risk Reduction Sector Loan (VDRRSL) Project Package S2 dan S4 yang telah disosialisasikan kepada masyarakat. Proyek ini menjadi bagian dari strategi penguatan tata kelola mitigasi bencana dengan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.

Agus menjelaskan, proyek VDRRSL dirancang untuk merespons karakteristik risiko Gunung Semeru yang bersifat berulang, progresif, dan berdampak lintas wilayah, khususnya di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bondoyudo–Bedadung.

“Setiap infrastruktur pengendali bencana yang dibangun hari ini adalah upaya melindungi nyawa, sumber penghidupan, dan masa depan masyarakat Lumajang. Karena itu, proyek ini harus dilaksanakan dengan perencanaan matang, koordinasi kuat, dan dukungan penuh semua pihak,” katanya.

Baca Juga :  Operasi Patuh 2026 Digelar, Korlantas Polri Dorong Budaya Keselamatan Berkendara Jadi Kebutuhan Utama

Package S2 yang berlokasi di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, difokuskan pada penguatan mitigasi di wilayah hulu DAS Bondoyudo–Bedadung, yang merupakan jalur utama aliran lahar Semeru. Paket ini mencakup pembangunan dua unit bangunan pengendali sedimen (check dam/sabodam), revetmen beton sepanjang sekitar 900 meter, serta jalan akses dan pelintas sepanjang kurang lebih 500 meter.

Infrastruktur tersebut dirancang untuk mengendalikan material sedimen dan debris vulkanik dengan kapasitas tampungan mencapai sekitar 1 juta meter kubik, yang dinilai krusial untuk mereduksi daya rusak aliran lahar sebelum mencapai kawasan permukiman dan lahan produktif di wilayah hilir.

Namun demikian, Agus menekankan bahwa pelaksanaan proyek tidak terlepas dari realitas sosial di lapangan, khususnya aktivitas penambangan pasir rakyat yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat.

“Mitigasi bencana harus berjalan seiring dengan pengelolaan sosial. Koordinasi lintas sektor mutlak diperlukan agar pembangunan tetap tertib, aman, dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Package S4 yang berlokasi di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, menyasar wilayah tengah hingga hilir DAS Bondoyudo–Bedadung yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir lahar dan sedimentasi.

Baca Juga :  Polres Pelabuhan Tanjung Perak Gelar Patroli Skala Besar Antisipasi Gangster dan Balap Liar

Lingkup pekerjaan Package S4 meliputi pembangunan satu unit consolidation dam, enam ruas tanggul pengarah aliran dengan total panjang sekitar 2.500 meter, serta penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) secara ketat.

Dengan kapasitas tampungan sedimen sekitar 0,34 juta meter kubik, Package S4 diharapkan mampu meningkatkan perlindungan kawasan Candipuro sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang selama ini terdampak langsung bencana hidrometeorologi dan vulkanik Semeru.

“Keberhasilan Proyek VDRRSL tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi dari sejauh mana proyek ini mampu menurunkan risiko bencana, memperkuat kesiapsiagaan wilayah, serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya mitigasi yang terencana dan berkelanjutan,” tegas Agus.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan agar Proyek VDRRSL Package S2 dan S4 dapat berjalan tepat waktu, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di kawasan rawan bencana Gunung Semeru. (ant)

 

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini

dark_mode