Publikasiterkini.com ° Jakarta – Anggota DPD RI asal Jawa Timur Dr. Lia Istifhama menegaskan bahwa penguatan ideologi Pancasila menjadi keniscayaan agar demokrasi Indonesia tidak terseret arus kesenjangan digital, dominasi oligarki, dan ketimpangan akibat globalisasi yang tidak terkendali.
“Demokrasi Pancasila harus benar-benar menempatkan rakyat sebagai pusat pemerintahan, bukan sekadar objek kebijakan,” tegas senator yang akrab disapa Ning Lia ini, Senin (9/12/2025).
Menurutnya, transformasi teknologi dan digitalisasi yang berlangsung cepat justru menciptakan pola “winners and losers” yang semakin lebar. Korporasi besar, investor asing, dan elite politik menjadi pemenang, sementara pekerja sektor informal, buruh berpenghasilan rendah, serta masyarakat yang tertinggal akses teknologi dan pendidikan menjadi pihak yang terus terpuruk.
Ning Lia, yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan putri KH Maskur Hasyim, menyoroti masih rendahnya literasi politik masyarakat Indonesia. Kondisi ini membuat partisipasi publik dalam proses demokrasi cenderung rendah kualitasnya.
“Oleh karena itu, kita perlu memperkuat Bab Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945, terutama melalui penegasan norma partisipasi publik yang lebih substansial dalam legislasi dan tata kelola pemerintahan,” ujar doktor lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya tersebut.
Senator perempuan dengan perolehan suara tertinggi se-Indonesia pada Pemilu 2024 ini juga mengkritik desain pemilu dan kelembagaan partai politik yang masih timpang antara keterwakilan dan stabilitas pemerintahan. Ia menilai minimnya transparansi pendanaan politik membuka celah bagi oligarki untuk mengendalikan kebijakan negara.
“Regulasi pendanaan politik harus diperketat agar demokrasi tidak lagi disandera kepentingan modal,” tandasnya.
Pandangan Ning Lia sejalan dengan ekonom peraih Nobel Joseph E. Stiglitz yang kerap mengkritik dampak globalisasi dan kegagalan pasar. Menurut Stiglitz, liberalisasi pasar yang agresif tanpa persiapan struktural—justru seperti yang didorong IMF pada krisis 1997–1998 di Indonesia—memicu gelombang PHK massal, melemahkan UMKM, dan memperlebar ketimpangan.
“Krisis itu menjadi pelajaran berharga. Pasar tidak pernah mampu mengatur dirinya sendiri sepenuhnya. Pemerintah harus hadir memastikan distribusi manfaat globalisasi berkeadilan,” kata Ning Lia mengutip esensi pemikiran Stiglitz.
Senator yang baru saja menerima DetikJatim Award 2025 dan dinobatkan sebagai Wakil Rakyat Terpopuler versi ARCI 2025 ini menegaskan, Pancasila harus menjadi filter moral terhadap dampak negatif globalisasi, kesenjangan sosial, oligarki digital, dan monopoli platform teknologi.
“Tanpa Pancasila sebagai kompas, demokrasi kita berisiko mengalami degradasi. Kita butuh demokrasi yang berkeadilan, ekonomi yang inklusif, dan pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkas Ning Lia.
(Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini