Publikasiterkini.com° Jakarta _ Pengamat politik dan filsuf kontemporer Rocky Gerung kembali melontarkan kritik keras terhadap kebijakan anggaran negara yang dinilainya mencerminkan kesenjangan antara gaya hidup elite dan kondisi masyarakat.
Kali ini, sorotan Rocky tertuju pada kabar mengenai anggaran konsumsi anggota DPR RI yang disebut mencapai Rp170.000 per porsi, di tengah gencarnya pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat.
Kritik tersebut menjadi relevan karena menyentuh persoalan yang lebih besar dari sekadar nominal makanan: soal rasa keadilan, keteladanan pejabat publik, dan penggunaan uang negara.
Dalam diskusi publik yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial, Rocky mempertanyakan standar yang digunakan dalam menentukan anggaran konsumsi bagi para wakil rakyat.
“Ini bukan sekadar angka di atas kertas APBN, melainkan sebuah devaluasi moralitas publik. Bagaimana mungkin para wakil rakyat menikmati hidangan berbiaya seratus tujuh puluh ribu rupiah per porsi, sementara rakyat dipaksa percaya bahwa menu Makan Bergizi Gratis yang harganya jauh di bawah itu sudah cukup ideal?”
Menurut Rocky, persoalannya bukan semata-mata apakah makanan seharga Rp170 ribu tersebut layak atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah pesan politik dan moral yang muncul ketika pejabat negara menikmati standar konsumsi yang berbeda jauh dari masyarakat yang mereka wakili.
Ia bahkan menantang anggota DPR untuk ikut mengonsumsi menu MBG sebagai bentuk solidaritas sekaligus pengawasan terhadap kualitas program tersebut.
“Kenapa kalian tidak makan MBG yang katanya bergizi itu? Jika program tersebut diklaim sebagai solusi pemenuhan gizi nasional yang paripurna, sudah sepatutnya para pengambil kebijakan menjadi teladan pertama yang mengonsumsinya.”
Rocky menganggap pejabat publik seharusnya tidak hanya membuat kebijakan dari balik meja, tetapi juga merasakan secara langsung program yang diperuntukkan bagi masyarakat.
“Jangan sampai ada standar ganda: gizi premium untuk penguasa, gizi minimum untuk jelata,” tegasnya, sebagaimana dikutip kabarjurnalnusantara, Senin (10/8/2026).
Bukan Sekadar Soal Rp170 Ribu
Kritik tersebut membuka kembali perdebatan mengenai standar belanja lembaga negara, transparansi anggaran, dan sensitivitas pejabat terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Anggaran konsumsi tentu dapat memiliki komponen biaya tertentu, mulai dari bahan makanan, penyajian, tenaga pendukung hingga kebutuhan operasional lainnya. Namun, ketika nominal tersebut dibandingkan dengan anggaran makanan dalam program MBG, muncul pertanyaan publik yang sulit dihindari: apakah standar efisiensi dan kewajaran anggaran benar-benar diterapkan secara konsisten?
Di sinilah kritik Rocky menemukan momentumnya.
Sebab, ketika pemerintah meminta masyarakat percaya bahwa anggaran negara harus digunakan secara efisien dan program MBG mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, maka lembaga-lembaga negara juga dituntut menunjukkan keteladanan dalam mengelola setiap rupiah uang publik.
DPR Didesak Tidak Alergi Kritik
Perdebatan ini semestinya tidak berhenti pada perang opini antara pendukung dan pengkritik DPR. Justru, kritik tersebut dapat menjadi momentum bagi parlemen untuk memberikan penjelasan terbuka dan berbasis data mengenai komponen anggaran konsumsi tersebut.
Jika memang terdapat alasan administratif dan operasional yang membuat nominal konsumsi mencapai Rp170 ribu per porsi, DPR memiliki ruang untuk menjelaskannya kepada publik.
Sebaliknya, jika ditemukan komponen anggaran yang tidak lagi relevan, tidak efisien, atau berpotensi membebani keuangan negara, evaluasi seharusnya menjadi pilihan yang wajar.
Sebab, uang yang digunakan lembaga negara bukanlah uang milik pribadi pejabat. Setiap rupiah berasal dari masyarakat dan pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kritik Rocky Gerung pun menjadi lebih dari sekadar sindiran terhadap menu makanan anggota DPR. Ia menyentuh pertanyaan mendasar tentang keberpihakan negara: ketika rakyat diminta menerima standar efisiensi, apakah para elite juga bersedia hidup dengan standar yang sama?
Pada akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan pejabat yang pandai berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Publik juga membutuhkan pejabat yang mampu menunjukkan empati, kesederhanaan, transparansi, dan keteladanan dalam menggunakan fasilitas negara.
Karena persoalannya bukan sekadar Rp170 ribu sepiring. Persoalannya adalah apakah uang rakyat digunakan dengan rasa keadilan.
(Sambas)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini