Publikasiterkini.com° Sampang _ Harapan masyarakat Desa Kapasan Baturasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang untuk menikmati fasilitas pengairan pertanian yang memadai justru berbuah kekecewaan.
Proyek pembangunan infrastruktur pertanian senilai Rp195 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut kini memicu keluhan keras dari warga setempat akibat pelaksanaannya yang dinilai asal-asalan.
Material Berserakan dan Minim Standar Keselamatan
Pantauan di lapangan menunjukkan tumpukan material proyek tampak terbengkalai dan meluber hingga ke badan jalan. Kondisi ini tak hanya mengganggu mobilitas harian warga, tetapi juga mengancam keselamatan para pengguna jalan yang melintas.
”Yang kami keluhkan bukan hanya material yang berserakan, tetapi juga tidak ada penjaga, tidak ada rambu yang jelas, dan pekerjaan terlihat tidak tertata. Semen dan material lainnya juga tampak tidak dikelola dengan baik,” ungkap salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya, Kamis (30/7/2026).
Selain mengabaikan pengelolaan material, pihak kontraktor juga disorot lantaran minimnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3):
- Tanpa Petugas: Tidak ada petugas pembantu yang mengarahkan atau mengatur arus lalu lintas di sekitar area kerja.
- Minim Rambu: Tidak ditemukannya pembatas jalan maupun rambu peringatan bahaya yang memadai.
Warga mendesak pelaksana proyek untuk segera membereskan tumpukan material, memasang barikade pengaman, serta menempatkan pengawas di lokasi guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Kontroversi Oknum Anggota DPRD
Suhu politik dan sosial di lokasi proyek kian memanas setelah muncul dugaan respons emosional dari oknum anggota DPRD Kabupaten Sampang dari Fraksi Partai NasDem, Juheri.
Juheri menjadi sorotan publik setelah diduga melontarkan ucapan nada tinggi kepada seorang wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya, serta dinilai kurang menaruh rasa hormat kepada tokoh masyarakat setempat.
Sikap tersebut menuai gelombang kritik dari warga dan tokoh setempat yang menilai tindakan oknum wakil rakyat itu sangat tidak pantas.
-
- Etika Komunikasi: Sebagai pejabat publik, anggota dewan seharusnya menunjukkan keteladanan, etika yang baik, dan sikap santun.
- Hubungan Kemitraan: Masyarakat menyayangkan adanya tensi tinggi dan berharap dinamika ini tidak merusak kemitraan antara wakil rakyat, insan pers, dan warga.
”Sebagai anggota DPRD, seharusnya bisa memberikan contoh yang baik dalam berbicara dan bersikap. Etika dan penghormatan terhadap masyarakat harus tetap dijaga,” tegas salah satu tokoh masyarakat setempat.
Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, baik Juheri secara pribadi maupun pimpinan Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sampang belum memberikan keterangan resmi atau respons atas insiden dan sorotan publik tersebut.
Masyarakat kini menanti tindakan tegas dari instansi terkait untuk mengevaluasi pengerjaan proyek APBN tersebut, sekaligus mengimbau seluruh pejabat publik untuk mengedepankan komunikasi yang kondusif demi kepentingan bersama.
(Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini