Publikasiterkini° Surabaya _ Peristiwa kebakaran yang kembali terjadi di kawasan permukiman padat Kota Surabaya memunculkan sorotan terhadap kesiapan infrastruktur keselamatan dan sistem mitigasi kebakaran di lingkungan padat penduduk.
Pemerhati sosial dan kebijakan publik, Gus Har, menilai kebakaran yang menghanguskan rumah warga tidak hanya harus dipandang sebagai musibah semata, tetapi juga menjadi momentum evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang selama ini berjalan.
Menurutnya, salah satu persoalan yang kerap muncul saat kebakaran terjadi adalah sulitnya akses kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi karena kondisi gang yang sempit. Situasi tersebut dinilai membutuhkan dukungan sarana pendukung yang memadai, termasuk ketersediaan sistem hidran kebakaran di kawasan rawan.
“Hidran kebakaran merupakan bagian penting dari sistem mitigasi bencana perkotaan karena dapat membantu mempercepat pasokan air saat proses pemadaman berlangsung,” ujar Gus Har dalam keterangannya.
Ia menilai Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pemetaan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi, terutama di kawasan permukiman padat penduduk. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan sarana keselamatan dapat dilakukan secara terencana dan tepat sasaran.
Selain pemerintah kota, Gus Har juga mendorong peran aktif jajaran kecamatan, kelurahan, hingga perangkat lingkungan seperti RT dan RW dalam mengidentifikasi kebutuhan sarana keselamatan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, upaya mitigasi harus menjadi perhatian bersama agar penanganan kebakaran tidak hanya berfokus pada respons saat kejadian, tetapi juga pada langkah pencegahan sebelum musibah terjadi.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Har juga menyinggung pentingnya pemerintah daerah menjaga kualitas pelayanan publik, termasuk memastikan pemenuhan hak-hak aparatur sipil negara (ASN) berjalan tepat waktu.
Ia menyebut keterlambatan pembayaran Gaji ke-13 ASN yang sempat menjadi perbincangan di ruang publik turut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai prioritas pengelolaan anggaran daerah.
“Pelayanan publik yang baik mencakup perlindungan masyarakat, pemenuhan hak ASN, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Har menegaskan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Kritik tersebut, menurutnya, seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap Pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi kebakaran, termasuk mempertimbangkan pembangunan jaringan hidran di kawasan padat penduduk yang memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai melalui infrastruktur keselamatan yang tersedia dan siap digunakan saat keadaan darurat,” pungkasnya.
(KJN)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini