SURABAYA – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti kebutuhan penguatan kemampuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), menyusul masih terbatasnya dukungan anggaran untuk menjalankan operasi pencarian dan penyelamatan di Indonesia.
BHS mengatakan kesiapan SAR tidak boleh hanya diukur dari keberadaan personel, tetapi juga harus ditunjang armada, peralatan dan infrastruktur yang mampu bergerak cepat ketika terjadi kecelakaan.
“Sudah seharusnya anggaran SAR tidak boleh dikurangi, karena menyangkut kemampuan untuk penyelamatan nyawa publik,” ujar BHS.
Menurutnya, persoalan anggaran menjadi penting karena wilayah operasi SAR Indonesia sangat luas. Di sisi lain, Indonesia memiliki jalur pelayaran dan penerbangan dengan tingkat aktivitas yang tinggi sehingga membutuhkan sistem pencarian dan pertolongan yang selalu siap.
Berdasarkan data anggaran Basarnas, pagu pada 2017 berada di sekitar Rp2,542 triliun. Angka tersebut kemudian menjadi sekitar Rp2,235 triliun pada 2018. Sementara pada 2026, pagu akhir Basarnas sekitar Rp1,455 triliun.
Jika dibandingkan dengan 2017, terdapat selisih sekitar Rp1,087 triliun. Secara persentase, anggaran Basarnas 2026 lebih rendah sekitar 42,77 persen. Sedangkan dibandingkan 2018, terdapat penurunan sekitar Rp780,1 miliar atau 34,90 persen.
BHS menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena kemampuan SAR sangat ditentukan oleh kesiapan sarana dan prasarana. Anggaran diperlukan untuk menjaga armada tetap siap operasi, melakukan pemeliharaan peralatan, meningkatkan kemampuan personel serta memperkuat sistem komunikasi dan koordinasi.
Ia juga mendorong penempatan fasilitas SAR dan coast guard di kawasan strategis yang memiliki kepadatan lalu lintas transportasi tinggi. Dengan demikian, waktu tanggap ketika terjadi kecelakaan dapat ditekan.
“Sudah seharusnya home base coast guard dan SAR ada di sentral Indonesia, terutama tempat yang memiliki traffic yang padat baik laut maupun udara,” kata BHS.
BHS mengatakan pengalaman kecelakaan KM Senopati Nusantara pada 2006 harus menjadi pembelajaran. Menurutnya, peralatan keselamatan yang tersedia di kapal tidak akan maksimal apabila tidak didukung kemampuan penyelamatan dari luar kapal yang mampu tiba di lokasi dalam waktu cepat.
Karena itu, BHS meminta pemerintah melihat anggaran SAR sebagai investasi keselamatan publik. Menurutnya, penguatan anggaran harus diarahkan pada peningkatan kemampuan operasional agar Basarnas dapat memberikan respons cepat ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Hal tersebut, kata BHS, menjadi semakin penting dalam mengevaluasi penanganan kecelakaan transportasi laut, termasuk kebakaran KMP Mutiara Sentosa II.
BHS sebelumnya telah menemui korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II yang menjalani perawatan di RS PHC Surabaya, Rabu (5/8). Ia menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam kepada korban, sekaligus mengapresiasi pelayanan terhadap korban selama menjalani perawatan.
“Saya ikut prihatin, dan duka mendalam bagi korban termasuk yang meninggal dunia, kita ambil hikmahnya kita cek secara maksimal,” ucap BHS.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini