Publikasiterkini° Surabaya _ Aliansi Madura Indonesia (AMI) melakukan langkah tegas dengan mendatangi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur pada Rabu (06/05/2025). Kedatangan mereka bertujuan untuk menggelar audiensi terkait laporan miring mengenai maraknya peredaran narkotika dan praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jawa Timur.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, S.E., S.H., didampingi Sekjen Abdul Aziz, S.H. Rombongan disambut oleh Kakanwil Ditjenpas Jatim, Effendi, beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) di lingkungan Kanwil.
Sorotan Tajam Terhadap Lapas Bojonegoro dan Blitar
Dalam audiensi yang berlangsung serius tersebut, Baihaki Akbar memaparkan sejumlah temuan krusial yang dinilai mencederai integritas institusi pemasyarakatan. Salah satu poin utama yang disorot adalah dugaan keterlibatan oknum petugas dalam peredaran narkoba di Lapas Bojonegoro.
Bahkan, AMI mengungkap temuan yang cukup mengejutkan terkait adanya dugaan penjualan alat bantu penyalahgunaan narkoba di dalam lapas tersebut.
“Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin di dalam lapas justru tersedia fasilitas seperti pipet untuk konsumsi sabu. Ini harus diusut tuntas,” tegas Sekretaris Jenderal AMI, Abdul Aziz.
Tak hanya Bojonegoro, AMI juga mempertanyakan komitmen penegakan hukum terhadap oknum petugas di Lapas Blitar yang diduga terlibat pungli. AMI menyayangkan jika oknum yang bermasalah justru masih aktif bekerja atau hanya dipindahkan ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) tanpa sanksi hukum yang tegas.
Pertanyakan Implementasi Arahan Menteri
Baihaki Akbar menilai bahwa kondisi di lapangan saat ini seolah bertolak belakang dengan instruksi pusat. Ia mengingatkan kembali arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Pol. (Purn.) Agus Andrianto, yang menargetkan Lapas dan Rutan bersih dari narkoba serta pungli.
”Seharusnya tidak ada toleransi. Namun fakta di lapangan menunjukkan indikasi kuat praktik tersebut masih berlangsung, bahkan diduga melibatkan oknum internal,” ujar Baihaki. Ia juga mengkritik Kanwil Ditjenpas Jatim yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dan tegas dalam merespons isu-isu sensitif ini.
Respons Kanwil Ditjenpas Jatim
Menanggapi rentetan temuan tersebut, Kakanwil Ditjenpas Jatim, Effendi, belum memberikan jawaban secara terperinci terkait kasus per kasus yang disampaikan oleh AMI. Kendati demikian, pihaknya menyatakan terbuka terhadap aspirasi tersebut.
- Langkah Evaluasi: Seluruh masukan dari AMI akan dijadikan bahan evaluasi internal.
- Komitmen Perbaikan: Pihak Kanwil berjanji akan melakukan pembenahan guna meningkatkan pengawasan di lingkungan pemasyarakatan.
Harapan Transparansi
Aliansi Madura Indonesia berharap audiensi ini membuahkan hasil nyata, bukan sekadar formalitas diskusi. Mereka mendesak adanya koordinasi ketat dengan aparat penegak hukum (APH) untuk membersihkan oknum-oknum yang menjadi “benalu” di dalam sistem pemasyarakatan.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem penjara yang benar-benar bersih, transparan, dan berkeadilan di wilayah Jawa Timur.
(Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini