Menu

Sosiolog Soroti “Anomali Pendidikan”: MBG Jalan, Infrastruktur Sekolah Tertinggal

Juli 30, 2026

Publikasiterkini.com° Surabaya _ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di berbagai daerah patut diapresiasi. Namun di tengah fokus pemenuhan gizi, perhatian pada pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dinilai belum sebanding. Hal ini menjadi catatan penting agar tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai secara menyeluruh. Menurut sosiolog, Rafi Aufa Mawardi, adanya ketimpangan dalam tata kelola pendidikan. Menurutnya, kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan menyeluruh dan saling melengkapi. Rafi menjelaskan munculnya fenomena yang disebut anomali pendidikan. Distribusi anggaran dinilai cenderung terpusat pada program prioritas pemerintah, sementara persoalan infrastruktur dan lingkungan belajar belum memperoleh porsi perhatian yang memadai.

“Potret tersebut menggambarkan anomali atau ketimpangan yang sistemik. Pemerintah hanya berfokus pada satu program, tetapi belum melihat persoalan pendidikan yang lebih besar, terutama terkait infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya sosial yang menunjang proses belajar,” ujarnya, Rabu (29/7).

Ia menegaskan pemenuhan gizi dan ketersediaan fasilitas pendidikan adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Asupan gizi yang baik baru akan memberikan dampak maksimal jika didukung lingkungan belajar yang layak. Sebaliknya, fasilitas yang kurang memadai tidak hanya menghambat proses pembelajaran, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan menurunkan motivasi siswa.

Baca Juga :  Diduga Micro Sleep, Mobil Terperosok Selokan di Dharmahusada Indah Surabaya

“Anak yang sehat secara fisik dan didukung lingkungan belajar yang kondusif akan lebih mudah mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Sebaliknya, ketika lingkungan belajarnya tidak mendukung, tujuan pendidikan sulit tercapai secara optimal,” jelasnya. Oleh karena itu, Rafi berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih integratif dengan membuka ruang dialog yang luas bersama para pemangku kepentingan.

“Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan. Selain memastikan aspek gizi melalui MBG, perlu ada integrasi dengan perbaikan substansi kurikulum, pemerataan fasilitas, serta peningkatan kualitas guru. Dengan begitu, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya. (rs).

Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini

dark_mode