Mentan Amran Copot 192 Pegawai Kementan dalam Setahun, Ribuan Distributor Pupuk Dicabut Izinnya

Publikasiterkini.com° Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan aksi bersih-bersih besar-besaran di internal Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam kurun waktu satu tahun, sebanyak 192 pegawai dicopot dari jabatannya karena terlibat praktik curang hingga memiliki kinerja yang buruk.

Hal tersebut disampaikan Amran di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat acara pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

“Dari dalam, Kementerian Pertanian, ada 192 pegawai dalam satu tahun. Pejabat kementerian kami copot. Ada yang kami pecat, ada yang masuk penjara,” ujar Amran.

Ia menjelaskan, langkah tegas tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan tata kelola sektor pertanian, khususnya distribusi pupuk, berjalan dengan baik dan berpihak kepada petani.

Amran menegaskan tidak akan ragu mencopot pejabat Kementan maupun pihak lain yang terbukti melanggar aturan. Ia bahkan menyindir bahwa jika tidak ada perbaikan kinerja, jumlah pejabat yang dicopot bisa terus bertambah.

“Kalau lima tahun, kalau kami ditakdirkan tidak reshuffle, ini berarti dua kali seribu, Bapak Presiden. Jadi kami beritahu, kinerja tidak baik, main-main, perintah Bapak Presiden, kamu harus dicopot,” tegasnya.

Selain penertiban internal, Kementan juga melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Dalam satu tahun terakhir, sekitar 2.300 distributor pupuk dicabut izinnya karena terbukti menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Begitu naik harga dari HET, main-main, kita langsung cabut izinnya. Dan pada hari itu juga langsung kita cabut,” kata Amran.

Tak hanya pencabutan izin, Kementan juga mendorong penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi pupuk. Hingga kini, sebanyak 76 pihak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan pupuk.

Langkah tegas ini, menurut Amran, dilakukan tanpa kompromi sebagai bentuk perlindungan terhadap petani sekaligus upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. (iN)

(Redaksi)