Publikasiterkini.com° Surabaya – Rencana pemindahan Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian ke kawasan Tambak Oso Wilangun (TOW) menuai penolakan keras dari para jagal dan pedagang daging se-Surabaya. Mereka menilai kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tersebut dilakukan secara sepihak, tanpa transparansi, serta tanpa melibatkan para pelaku usaha yang terdampak langsung.
Koordinator aksi, Abdullah Mansur, menyampaikan bahwa para jagal dan pedagang daging merasa sangat kecewa atas keputusan pemindahan RPH Pegirian ke TOW. Menurutnya, kebijakan itu tidak pernah disepakati bersama dan dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas.
“Pemindahan ini dilakukan secara sepihak. Saya dan seluruh jagal serta pedagang daging se-Surabaya sangat kecewa. Ini seperti tamparan keras bagi kami,” ujar Abdullah Mansur, Sabtu (27/12/2025).
Ia menegaskan, para jagal dan pedagang daging sepakat mengutuk keras kebijakan Pemkot Surabaya serta mendesak Direktur Utama RPH Pegirian untuk mencabut surat edaran pemindahan ke TOW. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dan mogok kerja.
“Jika pemerintah tetap bersikeras, kami akan melakukan aksi demo besar-besaran dan mogok kerja di depan Kantor DPRD Kota Surabaya sampai pemindahan itu dibatalkan,” tegasnya.
Abdullah Mansur juga mengungkapkan bahwa sebelumnya para jagal telah menghadiri audiensi dengan DPRD Kota Surabaya pada Selasa (9/12/2025). Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, H. Mohammad Farid Hafif, disebut berjanji akan menggelar audiensi lanjutan untuk mencari solusi. Namun hingga kini, tidak ada kepastian yang diberikan.
“Belum ada titik temu. Bahkan sebelum audiensi ulang dilakukan, justru keluar surat edaran dari Pemkot Surabaya melalui Direktur Utama RPH Pegirian yang memaksa kami beraktivitas di Tambak Oso Wilangun,” jelasnya.
Dalam surat edaran tersebut, para jagal diminta mendaftar dan mulai melakukan aktivitas pemotongan hewan di TOW pada periode Januari hingga Maret 2026. Menurut Mansur, isi surat itu sangat sepihak dan tidak mencerminkan hasil dialog dengan para pelaku usaha.
“Kami belum pernah menyepakati pemindahan ke TOW dan tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,” katanya.
Atas kebijakan tersebut, para jagal dan pedagang daging berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada 12 Januari 2026 dengan jumlah massa diperkirakan lebih dari 1.000 orang. Mereka bahkan mengancam akan menutup sejumlah jalan di Surabaya.
“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan mogok kerja selama satu bulan penuh,” ujarnya.
Mansur menilai pemindahan RPH Pegirian sangat merugikan dan berpotensi mematikan mata pencaharian para jagal dan pedagang daging. Ia menyebut sedikitnya 500 hingga 1.000 orang terancam kehilangan pekerjaan.
“Banyak karyawan jagal sudah membuat pernyataan pengunduran diri dan menolak bekerja jika RPH tetap dipindahkan,” ungkapnya.
Selain aksi demonstrasi dan mogok kerja, pihaknya juga berencana mengirimkan surat kepada sejumlah lembaga, termasuk Menteri Dalam Negeri, Kejaksaan, serta Presiden Prabowo Subianto. Mereka meminta pemerintah pusat turun tangan melihat langsung kondisi yang dialami masyarakat kecil akibat kebijakan tersebut.
“Kami juga meminta Kejaksaan melakukan audit terhadap lokasi RPH yang baru karena kami menilai tempat tersebut tidak layak dan tidak sesuai dengan anggaran yang telah digelontorkan,” pungkas Mansur.
Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dapat memberikan perhatian dan perlindungan kepada masyarakat kecil yang terdampak kebijakan Pemkot Surabaya.
(Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini