Publikasiterkini.com // Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily dan Ketua Dewan Pembina Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Purnomo Yusgiantoro menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan langkah strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi kepala daerah di Indonesia.
Penandatanganan berlangsung di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, pada Jumat (24/10/2025), disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi dari Kemendagri, Lemhannas, dan PYC.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kepala daerah di era desentralisasi. Menurutnya, kepala daerah memiliki peran strategis dalam mengelola urusan pemerintahan sekaligus menjadi ujung tombak pelayanan publik di daerah.
“Paling tidak mereka memiliki kemampuan pelayanan dasar, pelayanan publik, itu yang paling utama sekali kehadiran negara, kehadiran daerah itu adalah utamanya pelayanan publik yang dirasakan oleh rakyat,” tegas Tito.
Ia menjelaskan, terdapat enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus menjadi perhatian utama kepala daerah, yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), serta bidang sosial.
Lebih lanjut, Mendagri menilai pelatihan seperti KPPD perlu memadukan materi kebangsaan, manajerial, dan praktik langsung di lapangan. Ia juga mendorong agar kegiatan ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar dari praktik terbaik negara lain.
“Akan bisa membuat kepala daerah ini punya inovasi ketika kembali ke daerah masing-masing untuk bisa terapkan apa yang bisa diaplikasikan di daerahnya,” ujarnya.
Selain itu, Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna mendukung pelaksanaan pelatihan kepala daerah secara berkelanjutan.
“Kami Kemendagri siap untuk selalu bersama-sama meluncurkan program ini. Kami yakin program ini akan banyak manfaatnya bagi kepala daerah, dan ketika mereka maju, otomatis daerahnya juga maju. Itu kontribusi besar untuk Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen untuk mempersiapkan pemimpin daerah yang tangguh, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan.
“Sebagai pendukung dalam mengemban tugas-tugas kepemimpinan di daerahnya masing-masing,” ujarnya.
Ace menjelaskan, pelaksanaan KPPD akan digelar mulai 4 hingga 18 November 2025 di Jakarta dan Singapura. Kurikulum kegiatan disusun bersama antara Kemendagri, Lemhannas, dan PYC, dengan fokus pada isu strategis pelayanan publik.
“Salah satunya terkait pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, waste management atau persampahan, serta digitalisasi yang menjadi hal penting untuk dipelajari,” jelasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Panca Putra, Ketua Umum PYC Filda Yusgiantoro, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
(Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini