Pemkab Bondowoso Deklarasikan Gerakan Anti Judi Online, Sekda: Digital Kita Harus Sehat!

Publikasiterkini.com // Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menggelar Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Judi Online (Judol) di Aula Shababina Praja 1, Kantor Pemda Bondowoso, Kamis (23/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, perwakilan lembaga pendidikan, serta sejumlah tokoh masyarakat. Tujuannya untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam memberantas praktik perjudian, baik secara daring (online) maupun luring (offline), yang dinilai semakin meresahkan.

Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan deklarasi dan sosialisasi ini tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Ia memastikan tindak lanjut berupa pengawasan aktif dan edukasi berkelanjutan di berbagai sektor.

“Deklarasi sekaligus sosialisasi tentunya tidak hanya berhenti di sini. Kita akan datang ke lembaga-lembaga pendidikan, juga ke kegiatan rutin seperti sarwaan. Sosialisasi saja tidak cukup, harus ada pengawasan khusus,” ujar Sekda Fathur.

Lebih lanjut, Fathur mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Dinas Kominfo untuk memperketat pengawasan terhadap konten-konten digital yang berpotensi memicu praktik perjudian.

“Saya sudah minta Dinas Kominfo melakukan pengawasan terhadap konten-konten yang ada,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam mengawal gerakan anti judi online ini. Menurutnya, tanpa dukungan media, upaya pemerintah tidak akan maksimal.

“Teman-teman media sangat penting untuk menyupport, karena tanpa media kita tidak bisa apa-apa,” tambahnya.

Sekda Fathur menilai kolaborasi seluruh pihak merupakan kunci mewujudkan Bondowoso bebas judi online maupun offline. Ia juga berharap ruang digital masyarakat dapat diisi dengan konten yang sehat dan edukatif.

“Digital kita harus berubah menjadi digital yang sehat. Nanti secara berkala, kita juga akan lakukan pengecekan aplikasi di handphone para ASN melalui kepala perangkat masing-masing. Bila ditemukan pelanggaran, tentu akan ada sanksi bertahap dan khusus,” pungkasnya.

(Red)