Publikasiterkini.com // Manado – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian menyaksikan penyerahan bantuan dua unit kapal layanan kesehatan bergerak Rumah Sehat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud dan Pemkab Kepulauan Sangihe.
Prosesi penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Baznas RI Noor Achmad bersama Mendagri kepada Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah dan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari di Dermaga Bay, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut).
Keberadaan dua kapal tersebut diharapkan mampu memperkuat layanan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan, sekaligus menekan angka kematian ibu dan bayi saat persalinan yang masih menjadi tantangan di Kepulauan Talaud dan Sangihe.
“Alhamdulillah hari ini, sudah lama yang mau diserahkan tapi karena waktu kita enggak pas terus, hari ini akhirnya diserahkan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Baznas dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya.
Selain bantuan dua unit kapal, Baznas juga menyalurkan bantuan operasional senilai Rp1 miliar yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan kapal layanan kesehatan bergerak tersebut.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menjelaskan sejumlah peran strategis BNPP dalam mengelola daerah perbatasan, menyelesaikan sengketa batas negara, serta mengoordinasikan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Karena ini masalah pemerataan keadilan. Pembangunan harus dilakukan juga di daerah perbatasan agar masyarakat merasakan hadirnya negara,” tegasnya.
Mendagri menambahkan, BNPP terus mendorong pengembangan sentra ekonomi di daerah perbatasan. Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seperti di Skouw, Jayapura, dan Sota, Merauke, yang kini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Di Skouw dan Sota, ekonomi kita justru mendominasi. Sahabat-sahabat dari Papua Nugini datang berbelanja di wilayah kita. Ini menandakan ekonomi kita lebih kuat dan secara tidak langsung memperkuat nasionalisme di daerah perbatasan,” ujarnya.
Menurut Mendagri, penguatan ekonomi dan rasa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan merupakan bagian penting dari sistem pertahanan negara, terutama dalam menghadapi potensi infiltrasi dari luar negeri.
Saat ini, BNPP juga tengah menghimpun berbagai masukan dari masyarakat untuk memperkuat pembangunan perbatasan. Rencananya, BNPP akan menggelar rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait pada pertengahan November mendatang.
“Kita belanja dulu masalahnya secara bottom-up. Usulan dari daerah akan kita inventarisasi, lalu kita buat cetak biru pembangunan perbatasan,” jelas Mendagri.
Usai acara, Mendagri bersama Ketua Baznas Noor Achmad dan jajaran meninjau langsung dua kapal layanan kesehatan tersebut. Mendagri bahkan mencoba fasilitas medis dengan mengecek tekanan darah, serta berdialog dengan tenaga kesehatan untuk memastikan kesiapan pelayanan bagi masyarakat.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Ketua Baznas Provinsi Sulut Lutvia Alwi, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, para bupati dan wali kota se-Sulut, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sulut.
(Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini