Publikasiterkini.com // Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menghentikan praktik pencurian kekayaan negara melalui penegakan hukum yang tegas. Dalam satu tahun masa kepemimpinannya, pemerintah berhasil membongkar 1.000 tambang ilegal serta menguasai kembali 5 juta hektare lahan sawit ilegal.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Dialog “A Meeting of Minds” bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, pada acara Forbes Global CEO Conference 2025 di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10).
“Saya datang ke dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal. Kami kehilangan sekitar 80 persen dari total produksi timah kami karena penambang ilegal dan penyelundupan. Saya katakan ini harus dihentikan,” ujar Prabowo tegas.
Tak hanya tambang, Prabowo juga mengungkap bahwa negara telah menguasai kembali jutaan hektare lahan kelapa sawit yang terbukti melanggar hukum.
“Ada laporan datang ke saya. Dari jutaan hektare kelapa sawit, sekitar 5 juta hektare melanggar hukum. Dan pada akhir bulan ini, kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektare perkebunan yang melanggar hukum,” jelasnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak akan menoleransi pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya alam. Ia menginstruksikan aparat penegak hukum untuk bertindak tanpa pandang bulu.
“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Jadi saya katakan kepada jaksa agung dan badan pemeriksa keuangan negara, lakukan investigasi. Jika ada pelanggaran, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya.
Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara serta memastikan kekayaan alam dikelola secara adil dan berdaulat.
“Pemerintah sekarang harus menegakkan hukum. Saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum. Mereka yang melanggar harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu,” tandasnya.
Melalui kebijakan tegas ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa era pembiaran terhadap praktik ilegal yang merugikan negara telah berakhir, sejalan dengan visinya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, kuat, dan disegani di dunia internasional.
(S/B)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini