Publikasiterkini.com // Palembang – Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya (Unsri) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., mengungkapkan pandangan strategis mengenai arah tatanan dunia baru dan posisi Indonesia di masa depan. Hal itu disampaikan dalam orasi ilmiah bertajuk “Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045” pada peringatan Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (3/11).
Dalam orasi berdurasi hampir dua jam tersebut, Tito menjelaskan bahwa dunia kini tengah mengalami pergeseran paradigma besar dalam tatanan global. Menurutnya, kekuatan global tidak lagi ditentukan oleh militer semata, melainkan oleh ekonomi, budaya, dan pengetahuan.
“Saya berada dalam posisi paradigma konstruktivisme. Artinya, banyak hal kini diselesaikan bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya. Pertarungan yang paling menentukan saat ini adalah pertarungan ekonomi,” ujar Tito di hadapan sivitas akademika Unsri.
Tito menilai, dalam tatanan dunia baru, pertarungan ekonomi akan menjadi faktor penentu siapa yang mendominasi dunia. Negara yang mampu memproduksi barang dan jasa secara masif, menguasai rantai pasok global, serta mendominasi perdagangan internasional akan menjadi kekuatan utama dunia.
Mengutip pemikiran Prof. Sait Yilmaz dalam buku State, Power, and Hegemony, Tito menyebut empat faktor penentu kekuatan ekonomi masif: angkatan kerja besar, sumber daya alam melimpah, wilayah luas, dan letak geografis strategis. Indonesia, katanya, memiliki keempat faktor tersebut.
“Indonesia berada di jalur vital dunia. Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, posisi ini dapat memengaruhi ekonomi negara lain,” tegas Tito.
Dengan modal besar itu, Tito menilai hanya China, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia yang memenuhi syarat menjadi kekuatan dominan global. Ia optimistis Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat pada 2045, setelah China, India, dan Amerika Serikat.
Namun demikian, Tito mengingatkan bahwa sumber daya alam saja tidak cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Kunci utama ada pada kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Negara itu maju bukan karena SDA, tapi karena SDM-nya. Bonus demografi Indonesia sebesar 68,95% dari total populasi harus diarahkan melalui pendidikan agar menjadi kekuatan produktif,” katanya.
Tito mencontohkan keberhasilan Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, yang tanpa SDA melimpah mampu menjadi negara maju melalui investasi besar di bidang pendidikan dan pengembangan SDM unggul.
Ia juga menilai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, melalui program-program seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan beasiswa kedokteran.
“Perguruan tinggi harus bertransformasi. Dunia berubah cepat, dan kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus jadi pemain utama dalam tatanan global baru,” tegas Tito.
Pandangan Akademisi: Tito Hadirkan Kerangka Konstruktivisme Modern
Sementara itu, Dosen Hukum Internasional Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Triyana Yohanes, menilai pandangan Tito sangat relevan dengan kondisi global saat ini. Menurutnya, Tito berhasil menyusun narasi strategis berbasis paradigma konstruktivisme yang selaras dengan tantangan politik internasional modern.
“Pandangan Tito layak dijadikan pijakan kebijakan luar negeri Indonesia. Dunia memang masih dalam paradigma konstruktivisme, meski sering terhambat oleh kekuatan militer negara adidaya,” ujar Triyana.
Ia menambahkan, orasi Tito menghadirkan kerangka konseptual yang kuat dan berbasis riset, data, serta pengalaman empiris. Pandangan itu, lanjutnya, dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di kancah global melalui penguasaan teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan pemerintahan yang bersih serta pro-rakyat.
“Saya melihat Tito mendorong Indonesia membangun hegemoni berbasis pengetahuan dan produktivitas ekonomi. Ini jauh lebih berkelanjutan daripada sekadar kekuatan militer,” tambah Triyana.
Triyana juga mengaitkan gagasan Tito dengan pandangan ekonom Ray Dalio dalam buku How Countries Go Broke, bahwa negara yang ingin bertahan di tengah siklus utang global harus memperkuat SDM, teknologi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Pembangunan hukum dan tata kelola bersih harus menjadi fondasi. Tanpa itu, potensi besar yang disampaikan Tito akan sulit diwujudkan,” pungkasnya.
(Red/ij)


Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini