JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa strategi promosi digital Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika harus mampu menunjukkan hasil yang sebanding dengan besarnya investasi negara yang telah dikucurkan untuk pengembangan kawasan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Bambang dalam RDP dan RDPU bersama Kementerian Pariwisata serta Badan Pengelola Otorita. Ia menilai pembangunan infrastruktur dan dukungan pembiayaan pemerintah perlu diimbangi dengan pemasaran yang efektif agar Mandalika semakin dikenal dan mampu meningkatkan jumlah wisatawan.
Menurut Bambang, pemerintah telah menggelontorkan anggaran pembangunan sekitar Rp3,6 triliun, ditambah Penyertaan Modal Negara yang sebagian dimanfaatkan untuk membantu beban utang pengelola. Ia menyebut pada 2023 nilai utang tersebut telah melampaui Rp1 triliun.
Dengan dukungan anggaran sebesar itu, Bambang menilai promosi digital seharusnya mampu menghasilkan jangkauan dan keterlibatan publik yang lebih tinggi. Namun, setelah melihat akun media sosial resmi KEK Mandalika, ia justru menemukan jumlah interaksi yang masih rendah.
“Begitu saya lihat di medsosnya, jauh sekali sama medsos saya,” ujar Bambang saat rapat.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan penjelasan pengelola yang menyebut sekitar 90 persen promosi kawasan dilakukan melalui media sosial. Ia menilai rendahnya jumlah tanda suka maupun interaksi pada berbagai unggahan menunjukkan perlunya pembenahan strategi pemasaran digital.
Bambang mendorong pengelola melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan promosi, mulai dari kualitas konten, segmentasi audiens, hingga efektivitas distribusi informasi di berbagai platform digital. Ia menekankan bahwa promosi yang tepat akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing Mandalika sebagai destinasi prioritas nasional sekaligus memastikan investasi negara memberikan manfaat yang optimal bagi sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini