Bambang Haryo Tekankan Keselamatan Harus Jadi Prioritas dalam Pengangkutan Kendaraan Listrik

MATARAM – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pengembangan program kendaraan listrik nasional harus dibarengi dengan penguatan aspek keselamatan, khususnya dalam pengangkutan menggunakan kapal penyeberangan. Menurutnya, kesiapan regulasi dan teknologi penanganan kebakaran menjadi syarat penting sebelum mobil listrik digunakan secara luas di lintasan ferry.

Bambang mengatakan, hingga saat ini belum tersedia perangkat pemadam yang mampu menangani kebakaran baterai kendaraan listrik secara optimal di atas kapal. Situasi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko apabila terjadi insiden selama pelayaran.

Ia menjelaskan, kebakaran baterai kendaraan listrik memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional. Api lebih sulit dikendalikan dan dapat mengancam keselamatan penumpang, awak kapal, serta kendaraan lain yang berada dalam satu dek.

Karena itu, Bambang mendorong pemerintah segera merumuskan regulasi yang mengatur standar keselamatan, prosedur operasional, hingga skema pengangkutan khusus bagi kendaraan listrik di kapal penyeberangan.

“Program kendaraan listrik harus berjalan, tetapi perangkat dan regulasinya juga harus siap,” katanya.

Menurut Bambang, kejelasan regulasi akan membantu operator kapal dalam menerapkan standar keselamatan yang seragam, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan NTB Ervan Anwar menyebut regulasi mengenai penyeberangan kendaraan listrik masih belum sepenuhnya tersedia. Padahal, Pemerintah Provinsi NTB telah memulai penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari komitmen mendukung transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon.

Bambang berharap pemerintah pusat dapat segera menyelesaikan regulasi tersebut agar pengembangan kendaraan listrik di Indonesia tidak hanya berorientasi pada percepatan adopsi teknologi, tetapi juga menjamin keselamatan masyarakat dalam setiap moda transportasi.