Menu

PKL Semambung Dibongkar, Warga: Kemana Lagi Kami Harus Mengadu

April 10, 2026

Publikasi-terkini° Gresik _ Semangat warga Semambung yang tergabung dalam paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga kini belum surut. Meski kios tempat mereka menggantungkan hidup telah dibongkar, mereka masih bertahan menunggu kepastian nasib dari DPRD Gresik.

Pembongkaran yang dilakukan oleh tim gabungan dari Satpol PP, PUPR, Dishub, TNI-Polri, serta aparat kecamatan dan kelurahan setempat, menyisakan kegelisahan bagi para pedagang. Sebelum pembongkaran berlangsung, warga sempat memohon bantuan kepada Ali Candi agar dapat mewakili aspirasi mereka. Namun, upaya tersebut tidak menghentikan proses penertiban.

Sehari setelah bangunan kios diratakan alat berat, paguyuban PKL menerima undangan audiensi dari DPRD Gresik. Harapan warga kembali muncul. Saat menghadiri undangan tersebut, warga meminta agar Ali Candi turut mendampingi mereka dalam forum.

Namun, suasana audiensi memanas setelah beredar video yang memperlihatkan Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, meminta Ali Candi untuk keluar dari ruangan karena dianggap bukan pihak yang berkepentingan. Dalam video tersebut, Ketua DPRD bahkan menawarkan agar proses audiensi dilakukan secara live streaming sehingga tetap dapat disaksikan dari luar ruangan.

Penawaran itu ditolak oleh warga dan perwakilan paguyuban. Mereka memilih tetap bersama dalam forum. Sebelum akhirnya keluar dari ruangan, Ali Candi sempat menyampaikan orasi di hadapan peserta audiensi.

Baca Juga :  Rakernis Humas Polri 2026 , Perkuat Komunikasi Publik di Era Digital

“Bupati Robbach Ma’sum memberi izin karena memahami rakyatnya butuh kerja dan makan. Tapi sekarang dianggap bangunan liar,” tegasnya, Kamis (9/4/2026).

Di halaman kantor DPRD Gresik, warga tampak masih diliputi kebingungan. Sejumlah pedagang bahkan menyatakan siap bertahan, termasuk bermalam, hingga ada kejelasan solusi atas pembongkaran kios mereka.

“Kami akan tetap menunggu sampai ada komunikasi tentang kesulitan yang kami alami. Kemana lagi kami harus mengadu kalau bukan kepada wakil-wakil kami,” ujar salah satu warga dengan penuh harap di depan gedung DPRD.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Gresik (bidang pembangunan dan infrastruktur), Sulisno Irbansyah, mengaku tidak mengetahui secara detail insiden yang terjadi dalam audiensi tersebut.

“Saya baru masuk, mereka semua keluar,” jelasnya singkat saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan, terkait penertiban, pemerintah daerah disebut telah menyiapkan rencana relokasi bagi para pedagang dengan ketentuan tertentu. Fokus utama penataan disebut berkaitan dengan penanganan banjir di kawasan Sumput dan sekitarnya, serta rencana pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) yang diarahkan ke wilayah timur.

Saat ditanya mengenai target waktu penertiban bangunan liar hingga kawasan Bambe serta realisasi pembangunan RTH, Sulisno menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada dinas terkait.
“Ditanyakan ke dinas PU dan DLH,” pungkasnya.

Baca Juga :  Kemenpar Harus Jadi Koordinator Utama Tata Kelola Pariwisata, Kata Bambang Haryo

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik, Sri Subaidah, S.T., M.T., saat disinggung terkait rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan drainase sebagai dasar pembongkaran lapak kios Semambung, menyatakan tidak mengetahui hal tersebut.”
Hingga berita ini diturunkan, warga Semambung masih menunggu kejelasan nasib mereka, berharap ada solusi yang tidak hanya menata wilayah, tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup para pedagang kecil.(*)

 

 

Red•

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini

dark_mode