Publikasi-terkini° Probolinggo _ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo kembali menunjukkan fungsi pengawasannya secara tegas. Dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota Fraksi Gerindra-PPP, Drs. Robit Riyanto, menyoroti kinerja DPMPTSP sekaligus memberi peringatan keras terkait tata kelola perizinan dan arah investasi daerah.
Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti dinamika anggaran DPMPTSP tahun 2025 yang mengalami perubahan penjabaran hingga 10 kali. Namun, pihak DPMPTSP menegaskan bahwa perubahan tersebut hanya bersifat pergeseran internal tanpa adanya penambahan maupun pengurangan anggaran.
Meski demikian, DPRD tidak berhenti pada angka formal. Realisasi kinerja yang berada di angka 89 persen menjadi perhatian serius. Angka ini dinilai belum maksimal, apalagi terdapat program strategis seperti Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang harus ditunda hingga 2026 karena menunggu regulasi dari pemerintah provinsi.
“Kalau prosedur memang harus diikuti, tapi jangan sampai itu jadi alasan stagnasi. Daerah harus tetap bergerak,” menjadi penekanan dalam forum tersebut.
Di sisi lain, DPRD juga mengapresiasi capaian investasi yang menembus angka lebih dari Rp1,1 triliun pada 2025. Realisasi ini didorong oleh investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang melampaui target secara signifikan, serta dukungan sistem digital perizinan seperti OSS, SiCantik, SIMBG, dan MPD Digital.
Namun, capaian tersebut tidak membuat dewan lengah. Justru sebaliknya, DPRD mengingatkan bahwa derasnya investasi harus diimbangi dengan ketegasan dalam perizinan.
“Kalau tidak memenuhi standar, jangan dipaksakan untuk diberi izin. Ini soal keadilan usaha. Jangan sampai pelaku lama merasa diperlakukan tidak adil,” tegasnya.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. DPRD menilai lemahnya koordinasi antar-OPD berpotensi menimbulkan konflik di lapangan, bahkan berujung pada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Lebih jauh, DPRD juga mendorong adanya sinergi lintas sektor agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sekadar angka di atas kertas.
Tak hanya sektor perizinan, dewan juga menyinggung persoalan tata kelola PAD yang dinilai masih belum terstruktur. Usulan pembentukan badan khusus pengelola PAD kembali mencuat, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan optimalisasi pendapatan daerah.
Di sektor lain, DPRD turut mengkritisi fenomena peresmian fasilitas usaha yang diduga belum mengantongi izin lengkap. Hal ini dinilai sebagai preseden buruk dalam penegakan aturan.
“Kalau pemerintah sendiri tidak memberi contoh, lalu masyarakat mau diarahkan ke mana?” menjadi kritik tajam yang mencuat dalam diskusi.
Sementara itu, dalam pembahasan infrastruktur, DPRD menegaskan pentingnya keberpihakan pembangunan terhadap masyarakat. Proyek-proyek yang sempat terhenti, seperti sport center dan pembangunan kawasan strategis, diminta segera dituntaskan dengan perencanaan matang.
DPRD juga mendorong agar setiap proyek pembangunan mempertimbangkan dampak sosial, termasuk skema kompensasi atau “ganti untung” bagi masyarakat terdampak.
Tak kalah penting, arah pembangunan kota ke depan harus lebih merata.
DPRD menyoroti perlunya keseimbangan antara wilayah utara dan selatan, agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di satu titik saja.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah secara kritis namun konstruktif.
Pesan utamanya sederhana: investasi boleh besar, proyek boleh megah, tapi aturan tetap nomor satu. Kalau itu dilanggar, yang runtuh bukan hanya sistem tapi juga kepercayaan publik.(*)
Red•
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini