Publikasiterkini.com // Malang – Pemkot Malang menegaskan, kegiatan kunjungan luar negeri dilakukan secara terbatas.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menekankan, tidak ada anggaran dari APBD yang akan dipakai untuk perjalanan dinas mancanegara.
Kebijakan ini menjadi langkah penghematan dalam penggunaan belanja daerah.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memberi izin bagi kepala daerah untuk melakukan lawatan luar negeri.
Izin tersebut dikeluarkan setelah situasi nasional pasca demonstrasi akhir Agustus 2025 dinilai berangsur kondusif.
Meski mendapat restu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan tidak ada rencana perjalanan keluar negeri yang dibiayai APBD, baik untuk dirinya maupun pejabat Pemkot Malang.
“Saya fokus menuntaskan berbagai urusan di Kota Malang. Jadi, tidak ada agenda perjalanan luar negeri,” ujar Wahyu Hidayat.
Namun, Wahyu Hidayat menambahkan, jika terdapat keperluan mendesak atau undangan penting dari pihak luar negeri, perjalanan dinas tetap memungkinkan dilakukan.
Hanya saja, satu-satunya alasan adalah jika menerima penghargaan atau undangan resmi.
“Contohnya bulan lalu ada penghargaan di Malaysia. Itu semua dibiayai penyelenggara, bukan APBD,” tegasnya.
Ia menuturkan, anggaran daerah harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat Kota Malang.
Karena itu, fokus Pemkot adalah merealisasikan sejumlah program prioritas.
Namun, Wahyu Hidayat menambahkan, jika terdapat keperluan mendesak atau undangan penting dari pihak luar negeri, perjalanan dinas tetap memungkinkan dilakukan.
Hanya saja, satu-satunya alasan adalah jika menerima penghargaan atau undangan resmi.
“Contohnya bulan lalu ada penghargaan di Malaysia. Itu semua dibiayai penyelenggara, bukan APBD,” tegasnya.
Ia menuturkan, anggaran daerah harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat Kota Malang.
Karena itu, fokus Pemkot adalah merealisasikan sejumlah program prioritas.
Beberapa di antaranya meliputi alokasi Rp 50 juta per RT, penyediaan seragam sekolah gratis, pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta efisiensi pengeluaran daerah.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menjelaskan bahwa proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 26,6 miliar lebih dalam KUA-PPAS APBD 2026 masih memiliki peluang untuk ditingkatkan.
Menurut Amithya, pemetaan terhadap potensi PAD telah dilakukan dalam rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
SOFI
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini