Publikasiterkini.com° Surabaya _ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bergerak mempercepat pengisian sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Langkah tersebut dilakukan agar kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan optimal dan mampu menjalankan program pemerintahan secara maksimal.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono, menegaskan pengisian jabatan definitif menjadi perhatian serius Pemprov Jatim karena organisasi pemerintahan membutuhkan kepastian kepemimpinan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Ya secepatnya, kita melihat bahwa organisasi harus cepat bekerja dengan penuh, dan tentu kita akan memilih dari talent yang sudah ada,” ujarnya, Rabu (27/5).
Menurutnya, proses pengisian jabatan akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terhadap sumber daya aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
Ia menambahkan, Pemprov Jatim ingin seluruh OPD dipimpin pejabat definitif agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, penuh tanggung jawab, dan memiliki arah kebijakan yang kuat.
“Kita akan menyeleksi, insyaallah secepatnya kami ingin bahwa semua OPD diduduki secara formal untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh dan berperan dengan baik,” katanya.
Selain menyinggung pengisian jabatan eselon II, Adhy juga menanggapi upaya pembenahan sistem perizinan tambang di Jatim. Menurutnya, Pemprov telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan yang berjalan selama ini.
Ia menyebut secara standar operasional prosedur (SOP), sistem yang diterapkan sebenarnya telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah celah yang dipengaruhi faktor manusia atau oknum dalam pelaksanaan di lapangan.
“Oh, sudah. Kalau secara SOP memang kita sudah mengevaluasi semua, sudah berjalan baik. Tetapi ketika ada celah-celah, lebih banyak persoalannya ada pada human,” ujarnya.
Untuk menutup potensi penyimpangan tersebut, Pemprov Jatim terus memperkuat pengawasan dan kontrol internal, termasuk meningkatkan pembinaan integritas bagi ASN yang terlibat dalam proses pelayanan perizinan.(*)
Redaksi•
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini