Publikasiterkini° Surabaya _ Wacana pembentukan Provinsi Madura kembali mencuat ke permukaan dengan tensi yang lebih tinggi. Tokoh masyarakat Madura, Haji Zaini, secara tegas menyatakan kesiapannya untuk memobilisasi ribuan massa, termasuk para kiai, guna mendesak pemerintah pusat segera melepaskan Madura dari Provinsi Jawa Timur.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Halal Bihalal Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) sekaligus bedah buku Sejarah Bassra: Potret Perjuangan Ulama Madura yang digelar di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (10/4/2026).
Dalam orasinya, Haji Zaini menegaskan bahwa keberadaan Bassra harus menjadi motor penggerak aspirasi politik rakyat Madura.
”Kalau Bassra ini masih ada, saya ajak 1.000 orang ke Sekretariat Negara agar Madura dijadikan provinsi,” tegas Haji Zaini di hadapan para tokoh dari empat kabupaten: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Merespons hal itu, Sekretaris Bassra sekaligus mantan Wakil Bupati Bangkalan, KH Syafik Rofii, langsung memberikan instruksi strategis. Ia meminta pengurus Bassra segera menjalin komunikasi dengan Masduki Baidowi, tokoh senior Madura yang memiliki akses kuat ke lingkaran pusat sebagai mantan Juru Bicara Wakil Presiden RI.
Meski semangat pemekaran membara, acara tersebut juga diwarnai diskusi kritis mengenai eksistensi Bassra. Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. KH Imam Ghazali Said, MA, mengingatkan agar Bassra tidak terjebak pada gerakan yang bersifat sesaat.
Kiai Imam Ghazali menekankan bahwa Bassra harus memiliki karakter kuat dalam pembinaan umat, serupa dengan keteguhan institusi di Iran. Ia menyoroti fenomena pragmatisme politik di mana peran sentral kiai mulai tergerus oleh kekuatan “bandar” atau bohir politik.
Narasumber lain, Muhammad Aunul Abies Syah, menyentil adanya krisis identitas di mana sebagian warga Madura mulai menyembunyikan asal-usulnya akibat stigma negatif yang berkembang.
Selain isu politik, masalah sosial akut seperti peredaran narkoba menjadi bahasan getir. Salah satu kiai peserta mengeluhkan minimnya respons aparat kepolisian saat diajak berkoordinasi mengenai pemberantasan narkoba di Pulau Garam.
Lebih mengejutkan, muncul informasi yang mencatut pernyataan anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi, yang mensinyalir adanya keterlibatan oknum ulama dan pesantren dalam jaringan narkoba. Menanggapi isu sensitif ini, KH Syafik Rofii bersikap tegas.
”Bassra harus datang ke pesantren yang dimaksud untuk mendalami datanya. Kalau ternyata tidak benar (fitnah), kita polisikan,” ujar keturunan Syaikhona Kholil Bangkalan tersebut.
Acara ini menjadi potret kekompakan elite Madura. Hadir di lokasi antara lain KH Syafiuddin Wahid (Rais Syuriah PCNU Sampang), KH Busro Karim (Mantan Bupati Sumenep), dan Haji Ahmad Mustaqir (General Manajer PT PLN UID Jawa Timur).
Pertemuan ini seolah mengirimkan pesan kuat kepada publik: aspirasi Provinsi Madura bukan sekadar isu musiman, melainkan gerakan yang kini tengah dikonsolidasikan oleh kekuatan ulama dan tokoh masyarakat secara lebih terstruktur.
(Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini