Publikasi-terkini° Surabaya _ Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespons peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada awal 2026 dengan mempercepat vaksinasi massal ternak. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pengendalian sekaligus perlindungan populasi ternak di wilayah yang menjadi salah satu lumbung ternak nasional tersebut.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, percepatan vaksinasi PMK menjadi strategi krusial untuk menekan penyebaran penyakit dan menjaga keberlangsungan ekonomi peternak.
“Percepatan vaksinasi ini penting karena Jawa Timur merupakan lumbung ternak nasional. Dengan vaksinasi serentak, kita dorong terbentuknya herd immunity agar populasi ternak terlindungi dan ekonomi peternak tetap terjaga. Untuk tahap pertama, kita bagikan 453 ribu dosis,” ujar Khofifah, Kamis (29/1/2026).
Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan menetapkan Gerakan Vaksinasi PMK Serentak yang dimulai pada 29 Januari 2026 dan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota. Ribuan dokter hewan serta petugas kesehatan hewan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan penyuntikan vaksin pada ternak milik masyarakat.
Sebanyak 453 ribu dosis vaksin PMK tahap pertama telah didistribusikan ke 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan dijadwalkan berlangsung hingga September 2026.
Khofifah menambahkan, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Jawa Timur sepanjang tahun 2026. Selain vaksinasi, pengendalian PMK juga dilakukan melalui penguatan biosekuriti kandang, pengawasan lalu lintas ternak, serta peningkatan edukasi kepada para peternak.
“Untuk opsi penutupan sementara pasar hewan, akan kami terapkan khusus di wilayah dengan tingkat kasus PMK tinggi atau zona merah,” jelasnya.
Sebagai langkah tambahan, Pemprov Jatim kembali mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) PMK yang melibatkan BPBD, aparat kewilayahan, TNI, dan Polri. Unsur kelurahan, kecamatan, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas juga dilibatkan dalam monitoring dan pendampingan langsung kepada peternak.
Di akhir pernyataannya, Khofifah mengimbau pemerintah daerah dan peternak untuk meningkatkan kewaspadaan serta bersikap kooperatif dalam pelaksanaan vaksinasi.
“Kami mengimbau kepada bupati/walikota dan para peternak untuk terus meningkatkan kewaspadaan, mempercepat vaksinasi PMK, serta disiplin menerapkan manajemen pakan dan menjaga kesehatan ternak, sehingga penyebaran PMK dapat ditekan dan keberlangsungan peternakan rakyat tetap terjaga,” pungkasnya. (bo)
(Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini