Publikasi-terkini° Jakarta _ Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM subsidi di tengah dinamika geopolitik global sebagai kebijakan yang strategis. Ia menekankan bahwa langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam menahan laju inflasi dan melindungi daya beli masyarakat.
Menurut BHS, kebijakan tersebut juga berperan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap berada pada target yang telah ditetapkan pemerintah, yakni sebesar 8 persen.
Kapoksi Fraksi Gerindra Komisi VII DPR RI itu juga menyoroti praktik serupa di Malaysia, yang hingga kini masih mempertahankan harga BBM subsidi. RON 95 tercatat berada di kisaran 1,99 ringgit atau sekitar Rp8.800 per liter, sedangkan diesel di level 2,15 ringgit atau sekitar Rp9.000 per liter.
Hal yang sama juga terjadi di Brunei Darussalam. Negara tersebut, ungkap BHS, mempertahankan harga premium di kisaran 0,53 dolar Brunei atau sekitar Rp6.400 per liter, serta RON 97 di level 0,88 dolar Brunei atau setara Rp10.700 per liter tanpa subsidi.
BHS menilai, Indonesia bersama Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai negara penghasil minyak mentah memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas harga energi domestik.
Namun demikian, BHS menyebutkan bahwa apabila Indonesia kurang mampu memiliki kemampuan fiskal maka pemerintah diharapkan tetap tidak menaikkan harga BBM subsidi untuk sektor transportasi publik seperti bus, truk dan kereta api, kapal penumpang laut, termasuk angkutan penumpang penyeberangan Ferry.
Langkah tersebut, dinilai penting untuk mencegah inflasi dan menekan beban biaya ekonomi masyarakat akibat efek berantai atau multiplier effect.
“Beban subsidi solar secara keseluruhan tidak lebih dari Rp20 triliun. Namun, penggunaan BBM subsidi saat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh sektor transportasi publik dan logistik massal, tetapi juga oleh kendaraan pribadi” Ujar BHS, Rabu (1/4).
Karena itu, BHS menekankan pentingnya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, yakni hanya kepada transportasi publik dan logistik massal.
Lebih lanjut, Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini berharap agar pemerintah dapat memprioritaskan BBM subsidi kepada transportasi laut dan ferry penyeberangan, mengingat sektor ini memiliki fungsi ganda sebagai infrastruktur jembatan sekaligus alat transportasi publik.
Berdasarkan data BPH Migas, penggunaan BBM subsidi pada sektor transportasi laut dan penyeberangan hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi solar subsidi nasional yang mencapai 18,8 juta kiloliter atau setara sekitar Rp18,8 triliun.
“Porsi penggunaan BBM subsidi oleh transportasi laut dan angkutan penyeberangan tersebut relatif kecil dan tidak membebani negara, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam mencegah kenaikan biaya logistik serta menjaga stabilitas ekonomi antar pulau” Demikian Tutup BHS.(*)
Red•
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini